Rasa-rasanya, pemerintahan Prabowo Subianto bakal melanjutkan program kartu prakerja dan bantuan sosial (bansos) beras.
Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat justru menyarankan sebaliknya. Kedua program yang digagas era Jokowi itu, sebaiknya tidak dilanjutkan. “Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan untuk menghentikan program kartu prakerja dan bansos beras. Gantikan dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Matnur, sapaan akrabnya, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Alasan, lanjut Matnur, program bansos beras dan kartu prakerja sejauh ini, sangat tidak tepat sasaran. selain itu, menimbulkan risiko ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. “Gantikan dengan program yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi,” tuturnya.
Alternatif pertama, kata dia, menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Di mana, pemerintah dapat melibatkan swasta yang akan secara langsung melatih pekerja sesuai kebutuhan mereka. “Sistem pelatihan ini, tidak berbasis online, berbeda dengan program kartu prakerja. Pelatihannya juga lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata,” ungkapnya.
Terkait bansos beras, Matnur menyarankan diperluas menjadi bansos tunai alias BLT (Bantuan Langsung Tunai). Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, BLT memiliki transparansi yang lebih tinggi. Sehingga meminimalisir penyelewengan dalam praktiknya.
“Dengan begitu, program dari pemerintah lebih menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Matnur menyarankan, pemberdayaan UMKM dengan dukungan database terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat.
“Mendorong UMKM sejahtera sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang,” tuturnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kemungkinan Program Kartu Prakerja berlanjut di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Saat ini, masih dalam pembahasan. “Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian,” kata Airlangga dalam acara Temu Alumni Prakerja, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, (3/10/2024).
Meski belum diputuskan, Airlangga mengatakan pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah siap menampung berbagai program pemerintahan. Hanya saja, kata dia, semua program yang akan dilaksanakan tentu perlu dibahas lebih jauh. “Memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut, jadi ya masih perlu semua dibicarakan,” kata dia.
Program Kartu Prakerja adalah program yang diluncurkan pertama kali pada 11 April 2024. Program ini awalnya didesain untuk memberikan pelatihan kepada para calon pekerja. Namun pada masa pandemi COVID-19, program pelatihan ini kemudian dipadukan dengan bantuan sosial (bansos).
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Indonesia, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, sejak diluncurkan, Prakerja mencetak 18,9 juta lulusan. Peserta prakerja berasal dari berbagai daerah Indonesia. Sebarannya mencapai 514 kabupaten dan kota se-Indonesia.
“Termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, dari desa juga para purna migran Indonesia,” kata dia.
Sumber: inilah.com