RM.id Rakyat Merdeka – Wacana perubahan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) menuai beragam tanggapan. Pemerintah diminta berhati-hati merealisasikan wacana tersebut.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menyatakan, Peme¬rintah harus memenuhi sejumlah persyaratan, bila ingin mengali¬hkan subsidi BBM menjadi BLT. Pertama, kata dia, Pemerintah harus memperbaiki dan mem¬perbarui data penerima bantuan, agar lebih akurat dan transparan.
“Ini penting. Sebab, banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran. Peneri¬manya itu-itu saja, bahkan orang yang relatif berada. Sementara yang lebih pantas malah tidak mendapat BLT,” ujar Mulyanto, di Jakarta, Minggu (29/9/2024).
Kedua, lanjut politisi PKS ini, sistem distribusi BLT harus diper¬baiki, diberikan langsung kepada masyarakat tanpa perantara pihak manapun seperti yang berjalan selama ini terjadi. Dia meyakini, langkah tersebut akan memperke¬cil risiko potongan oleh pihak yang mencoba mencari keuntun¬gan dari pembagian BLT.
“Pemberian BLT secara lang¬sung juga bisa meminimalisasi penyalagunaan, seperti menjadi alat kampanye politik pihak ter¬tentu. Sebab, BLT merupakan hak masyarakat. Bukan hadiah pen¬guasa. Jadi, jangan dilabeli dengan materi kampanye atau pencitraan siapapun,” tegas Mulyanto.
Syarat ketiga, kata dia, Peme¬rintah harus memperbaiki sistem pengawasan, untuk memini¬malisasi penyimpangan penya¬luran BLT. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba berbuat curang.
“Hal lain yang perlu dilakukan Pemerintah, efisiensi anggaran. Pengalihan subsidi BBM harus diikuti oleh efisiensi anggaran. Jangan sampai, bantuan untuk rakyat dikurangi tapi subsidi untuk pengusaha dan kelompok bisnis tertentu tetap jalan. Con¬tohnya, pemberian dana PSN ke proyek komersial swasta seperti PIK 2 dan BSD. Kebijakan itu tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto me¬ngatakan, Pemerintah juga harus berani mengevaluasi proyek ambisius yang menelan ang¬garan besar.
Terpisah, pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, subsidi energi banyak mendapat kritik karena tidak merata dan kurang adil. Menurut dia, penga¬lihan subsidi ke bentuk tunai bisa memperbaiki distribusi bantuan, langsung menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun begitu, imbuhnya, Pemerintah juga harus melaku¬kan antisipasi terhadap risiko fraud dan berbagai kendala implementasi kebijakan terse¬but. Pasalnya, potensi penyalah¬gunaan, seperti penerima fiktif atau mereka yang tidak berhak tetap menerima bantuan, bisa terjadi jika data penerima tidak diperbaharui secara berkala.
“Keberhasilan program atau kebijakan itu, sangat bergantung pada akurasi data para penerima. Makanya, klaim penghematan anggaran hingga Rp 200 triliun perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam aspek efisiensi administra¬si dan efektivitas distribusi BLT,” kata Achmad.
Tantangan lain dari kebijakan BLT, tambahnya, soal validasi data penerima. Sebab itu, dia me¬minta, pemerintahan mendatang melakukan persiapan dan kajian mendalam, utamanya memasti¬kan dampak penghematan ang¬garan dari kebijakan itu, tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat yang paling rentan.
“Perubahan mekanisme sub¬sidi BBM menjadi BLT, bisa memberi manfaat signifikan jika dikelola dengan baik. Tapi, kebijakan itu juga menghadapi banyak tantangan yang harus dijawab oleh pemerintahan mendatang,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanud¬din Abdullah mengatakan, di era kepemimpinan Prabowo Subianto, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk BLT, sehingga tidak lagi berfokus pada subsidi komoditas. Namun, tegas Abdul¬lah, wacana itu masih pada tahap ide dan pematangan.
“Tentunya, kami ingin men¬jalankan kebijakan itu dengan data yang diperbaiki dan dis¬empurnakan. (Nanti) transfer tunai langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak, bukan kepada komoditasnya. Bantuan ini harus diterima langsung oleh keluarga yang benar-benar mem¬butuhkan,” ucapnya.
Di media sosial X, wacana perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT menuai beragam komentar. “Sudah yakin nih BLT-nya bakal tepat sasaran? Hati-hati, salah sasaran sedikit saja, bakal disorot habis-habisan,” cuit akun @Wonddi 55.
“Harus diakui, BBM sub¬sidi banyak yang salah sasaran. Orang-orang sudah lebih pintar. Banyak loh orang mampu yang isi pertalite pakai motor, sam¬pai rumah isi tanki BBMnya disedot, dipindahin ke mobil,” timpal akun @tobbuut333.
Sementara itu, akun @plee¬setaanngg5 meminta perubahan skema BBM subsidi menjadi BLT diikuti dengan pebaikan data penerima dan pengawasan secara ketat. Menurutnya, data para penerima bantuan juha harus terus di-up date, karena data demografi dan kependudu¬kan terus berubah.
Sumber: rm.id
