LENGKONG,AYOBANDUNG.COM — Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia yang digelar di dua lokasi, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta, memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Sementara Presiden Joko Widodo menilai anggaran yang membengkak sebagai hal yang wajar, pakar kebijakan publik justru menilainya sebagai pemborosan yang membebani rakyat di tengah kondisi ekonomi yang masih tertekan.
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia tahun ini memicu kontroversi akibat tingginya anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakannya di dua lokasi, IKN dan Jakarta.
Presiden Joko Widodo menanggapi hal ini dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan sudah seharusnya terjadi.
Ia menyatakan bahwa transisi penyelenggaraan upacara di dua tempat menyebabkan peningkatan anggaran yang wajar dan seluruh biaya ini sudah dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menegaskan bahwa anggaran negara untuk pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024 memang mengalami pembengkakan.
Ia menjelaskan bahwa upacara yang diselenggarakan di dua lokasi jelas memerlukan anggaran yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, Pratikno menilai bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak signifikan. Ia menambahkan bahwa seluruh biaya, baik di IKN maupun di Istana Merdeka, Jakarta, sepenuhnya ditanggung oleh negara.
Meski demikian, Pratikno mengakui bahwa ia tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang dialokasikan untuk acara tersebut.
Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, memberikan kritik pedas terhadap perayaan HUT RI ke-79 di IKN.
Ia menilai perayaan tersebut sebagai langkah yang terlalu ambisius dan merupakan pemborosan anggaran negara.
Pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP dianggapnya tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara yang masih berusaha bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
Lonjakan harga sewa mobil hingga lebih dari 100 persen dari harga normal menunjukkan adanya inflasi biaya yang tidak terkendali, yang menurutnya seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih baik.
Nur Hidayat juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Saat banyak warga masih berjuang pulih dari kesulitan ekonomi dan kehilangan pekerjaan, pengeluaran besar untuk acara seremonial semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan pemborosan.
Ia menambahkan bahwa perayaan HUT RI di IKN seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan solidaritas dan komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi rakyat.
Alih-alih menghabiskan dana untuk fasilitas mewah bagi tamu VVIP, dana tersebut menurutnya lebih baik dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian lokal, atau peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Dalam jangka panjang, menurut Nur Hidayat, pemborosan anggaran seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bisa memengaruhi stabilitas politik serta sosial di masa depan.
Sumber: ayobandung.com
