Jakarta-CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menegaskan, Indonesia sebaiknya tidak memperpanjang kontrak Freeport selama 20 tahun lagi karena tidak optimal bagi penerimaan negara, menyusul pemerintah melalui Kementerian ESDM membuka peluang untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061, pasca kontrak perusahaan tambang tersebut berakhir di 2041.
NERACA
Menurut Achmad, keputusan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia tersebut menimbulkan kekhawatiran. “Ini bisa menandakan adanya potensi penambahan keuangan negara yang tidak optimal dari penambangan Freeport di Papua dan potensi konflik kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam negoisasi perpanjangan freeport. Kritik tersebut menyoroti perlunya keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan nasional serta konflik kepentingan dari para pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Neraca, akhir pekan lalu.
Achmad mengatakan, syarat utama untuk perpanjangan tersebut adalah penambahan 10% saham bagi Indonesia, yang saat ini sudah memiliki mayoritas saham di Freeport sebanyak 51%. Selain itu, ada dua syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, yaitu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) baru di Papua dan penambahan divestasi saham sebanyak 10% ke pemerintah Indonesia.
Syarat utama perpanjangan kontrak Freeport, yaitu penambahan 10% saham bagi Indonesia, meski sudah memiliki mayoritas, menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah ini langkah strategis atau sekadar manuver para pemburu rente (rent seekers) dari oknum negoisator perpanjangan tersebut?
Tidak hanya itu. Pembangunan smelter baru di Papua dan divestasi saham tambahan juga menuntut transparansi dan keadilan bagi masyarakat lokal. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa kebijakan ini menguntungkan semua pihak, termasuk lingkungan dan masyarakat Papua.
Berdasarkan informasi dari laporan keuangan Freeport-McMoran Tahun 2022, PT Freeport-McMoran Inc mencatatkan pendapatan sebesar US$ 22,78 miliar pada tahun 2022, dengan 37% dari total pendapatan tersebut, atau sekitar US$ 8,43 miliar (Rp 126,39 triliun), berasal dari operasi di Indonesia.
Jika Indonesia menguasai 100% saham PT Freeport Indonesia tanpa perpanjangan kontrak, maka seluruh pendapatan operasional dari Indonesia, yaitu US$ 8,43 miliar, secara teori bisa masuk ke kas negara setiap tahun. “Dalam 20 tahun, tanpa perpanjangan kontrak dan dengan kepemilikan penuh, potensi pendapatan total adalah 20 tahun dikali US$ 8,43 miliar, yang berarti sekitar US$ 168,6 miliar,” ujar pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta itu.
Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan skenario kepemilikan 51%, di mana hanya sebagian pendapatan yang masuk ke kas negara.
Namun, perlu diperhatikan bahwa angka ini bersifat teoritis dan tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya operasional, investasi yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pengembangan tambang, serta fluktuasi harga komoditas. Selain itu, ada juga pertimbangan terkait dampak lingkungan dan sosial yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan tambang.
Perpanjangan kontrak Freeport hingga 2041 atau lebih, meskipun dengan penambahan 10% kepemilikan Indonesia, tampaknya kurang menguntungkan bagi keuangan negara. Dengan kepemilikan 61%, Indonesia memang akan menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan Freeport, namun tidak secara penuh.
Jika kita mempertimbangkan pendapatan operasional tahunan Freeport di Indonesia sebesar US$ 8,43 miliar, kepemilikan 61% hanya akan memberikan sekitar US$ 5,14 miliar per tahun kepada Indonesia. “Dalam jangka waktu 20 tahun, ini berarti total pendapatan sekitar US$ 102,8 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan total US$ 168,6 miliar jika Indonesia mengambil alih 100% operasi,” ujar Achmad.
Fokus Penggalian
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah bisa memperpanjang IUPK Freeport Indonesia untuk 20 tahun tambahan selama wilayah kerjanya di Papua masih punya cadangan emas dan tembaga.
“Freeport 2061 kita (perpanjang), karena kan dia udah sekian puluh tahun. Dan dalam persyaratannya ada cadangan. Masa mau kita putusin terus nyari lagi,” ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11).
Menurut Arifin, Freeport Indonesia kini tengah fokus menggali kekayaan mineral berupa emas dan tembaga di dalam tanah Papua. “Sekarang fokus di underground, tapi juga banyak itu di bawah-bawah itu,” ujarnya.
Indonesia saat ini memang sudah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Namun untuk urusan operasional, pemerintah kemungkinan masih bakal menggandeng Freeport McMoran yang sudah terbukti punya keahlian. “Dipegang mayoritas Indonesia, operationship-nya MIND ID, tapi kan manajemen. Untuk perihal teknik pertambangan segala macam tetap kita perlu yang jago ngebor,” tutur Arifin.
“Untuk operator, jadi gini ya, kita lihat capability-nya. Kita mengharapkan yang meng-operate tuh yang mampu. Jadi supaya meng-operate ya tambang mineral maupun tambang migas itu produktivitasnya bisa tinggi, bisa efisien, korporasinya bisa,” ujarnya.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim, Erick Thohir, menyambut baik aksi penambahan investasi saham dari Freeport McMoran ke Indonesia. Menurut dia, itu turut membantu program hilirisasi yang diinisiasi pemerintah, khususnya di sektor pengolahan dan pemurnian atau smelter konsentrat tembaga.
“Ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan cooper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya dengan membuka smelter yang di Surabaya,” ujarnya, Selasa (14/11).
Erick lantas berharap penambahan investasi ini juga mampu mendongkrak kapasitas produksi dari smelter Freeport di Tanah Air. “Desember ini juga akan mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir meningkatkan kapasitas dari 1 juta ton pertahun untuk kapasitas pengolahan konsentrat tembaga, menjadi 1,3 juta (ton per tahun), sebelum nanti tahun depan di tingkatkan lagi smelternya,” ungkapnya. “Dan, tidak hanya di Surabaya, Freeport Indonesia punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, di Papua,” ujar Erick seperti dikutip Liputan6.com.
Lebih lanjut, Erick pun senang atas kerjasama investasi dengan Freeport McMoran yang berasal dari Amerika Serikat. Menurut dia, relasi ini bakal turut memperkuat kolaborasi investasi antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam.
“Memang kan hubungan perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS) terus meningkat sekarang. Kalau kita lihat, apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir USD 16 miliar, dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” tutur Erick.
Pemerintah Indonesia telah membuka opsi untuk memperpanjang kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 20 tahun setelah berakhirnya kontrak saat ini pada 2041.
Sumber: neraca.co.id
