Oleh Achmad Nur Hidayat, MPP ( Ekonom dan anggota Dewan Pakar TIMNAS AMIN )
Ketidakpastian ekonomi global, diperparah oleh krisis perang dan ketegangan geopolitik, memberikan tantangan pada stabilitas ekonomi Indonesia.
Peningkatan investasi berkelanjutan adalah tantangan struktural. Dalam konteks ini, reformasi lembaga keuangan dan peningkatan iklim investasi menjadi krusial untuk menghadapi kompleksitas situasi ekonomi global dan domestik.
Sektor Keuangan Yang Tangguh Dan Efisien
Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat krisis perang Ukraina dan Rusia serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina, mempengaruhi ekonomi global dengan kenaikan harga energi dan pangan.
Hal ini memicu inflasi di negara maju, termasuk Amerika, yang menjawabnya dengan kebijakan moneter menaikkan suku bunga untuk mendanai perang.
Amerika, yang membutuhkan pendanaan untuk konflik di Rusia dan Timur Tengah, menyebabkan kenaikan imbal hasil dan suku bunga di Amerika Ini mempunyai implikasi kepada ekonomi Indonesia.
Tantangan kedua datang dari meningkatnya risiko siber yang mengancam Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), memerlukan perhatian khusus dalam memperkuat keamanan siber untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.
Selain itu, transformasi digital dalam sistem pembayaran menjadi tantangan terpisah yang membutuhkan penguatan ketahanan siber.
Untuk menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan.
Anies-Muhaimin dalam Misi dua point tujuh menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan Indonesia.
dimana Misinya sejalan dengan upaya untuk meningkatkan fungsi intermediari perbankan, termasuk mendorong perbankan, terutama bank BUMN, untuk memperbaiki efisiensi operasional menuju suku bunga kredit yang kompetitif.
Misi sektor keuangan yang tangguh dan efisien yang dipersembahkan oleh AMIN menyajikan solusi yang holistik dan komprehensif terhadap permasalahan ekonomi global.
Prioritas AMIN dalam menjamin stabilitas sistem keuangan nasional, dengan menitikberatkan pada kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi.
Selain itu, fokus pada inklusivitas dan pemerataan akses keuangan mencerminkan komitmen AMIN terhadap peningkatan kesetaraan kesempatan di seluruh lapisan masyarakat.
Langkah-langkah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap praktik-praktik buruk, seperti penipuan online dan pinjaman online, menunjukkan perhatian terhadap perlindungan konsumen dan keamanan transaksi keuangan.
Pemilihan industri keuangan syariah sebagai fokus pertumbuhan mencerminkan kepekaan AMIN terhadap nilai-nilai berkelanjutan dan inklusivitas, memberikan alternatif bagi masyarakat yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan.
Misi AMIN menandai langkah yang tepat dan logis untuk mencapai sektor keuangan yang tangguh, efisien, dan inklusif.
Kelembagaan Keuangan Negara
Adanya kasus-kasus kontroversial, seperti rekening besar mantan pegawai pajak dan pembubaran klub motor gede, telah merusak kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.
Kejadian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap otoritas perpajakan. Kasus-kasus tersebut mendorong perlunya reformasi kelembagaan otoritas perpajakan secara mendasar.
Dalam konteks ini, perlunya reformasi tersebut sejalan dengan Misi Amin, yang menekankan pembangunan kelembagaan keuangan negara yang berintegritas dan akuntabel. menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan Indonesia.
Misi Amin, yang secara penuh menekankan pembangunan kelembagaan keuangan negara dengan fokus pada integritas dan akuntabilitas, patut mendapatkan apresiasi.
Langkah-langkah konkret seperti pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi dan pendirian badan penerimaan negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden mencerminkan keseriusan dalam menciptakan sinergi dan meningkatkan integritas lembaga.
Integrasi fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi langkah maju, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas mencapai tujuan pembangunan.
Keyakinan dalam memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi matang mencerminkan komitmen kongkrit untuk memperbaiki integritas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan efektivitas lembaga keuangan negara.
Dengan memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi yang matang, Misi Amin memberikan keyakinan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya sebatas wacana, melainkan dijalankan dengan teliti untuk mencapai dampak positif yang signifikan.
Semua ini mengilustrasikan komitmen dan kebijakan yang secara kongkrit bertujuan memperbaiki integritas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan efektivitas kelembagaan keuangan negara.
Iklim Investasi Dan Kemudahan Berusaha
Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit.
Proses perizinan yang panjang dan rumit dapat menjadi hambatan bagi investor untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit, kebijakan yang tidak konsisten, dan infrastruktur yang belum memadai merupakan tantangan utama yang perlu diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Dalam konteks ini, perlunya reformasi tersebut sejalan dengan Misi Amin dua poin 9, yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap upaya memajukan iklim investasi di Indonesia.
¬
Dengan menetapkan prioritas seperti mempermudah proses usaha, memastikan kebijakan investasi konsisten dan melibatkan berbagai pihak, serta meningkatkan efisiensi birokrasi, misi ini membawa dampak positif bagi dunia usaha dan ekonomi nasional.
Langkah-langkah konkrit seperti memberikan insentif yang adil dan transparan kepada investor, merawat hubungan dengan investor yang sudah ada, dan merangkul investor baru, menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan investasi yang berkesinambungan.
Selain itu, target menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 7,3 menjadi 5,0 menunjukkan perhatian terhadap efektivitas investasi, mengarah pada peningkatan produktivitas ekonomi.
Mendorong pemerintahan digital (e-government) juga menunjukkan kesiapan untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Misi AMIN menunjukkan respons yang sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengatasi ketidakpastian global, memperkuat lembaga keuangan, dan meningkatkan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
