Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi terbaru, mengembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, serta mendidik petani dengan metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien.
Achmad juga mengusulkan soal diversifikasi sumber karbohidrat. “Selain beras, Indonesia kaya akan sumber karbohidrat lain, seperti singkong, jagung, sagu, dan tapioka,” ujarnya.
Achmad berujar, pemanfaatan sumber-sumber karbohidrat itu selain mengurangi ketergantungan pada beras, dapat memperkaya variasi konsumsi masyarakat. Termasuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberi peluang ekonomi baru bagi petani.
Dengan mengembangkann sumber-sumber karbohidrat lainnya, lanjut Achmad, lahan pertanian dapat dimanfaatkan lebih optimal. Penguatan sistem produksi pangan ini juga bisa berujung pada pengurangan ketergantungan pada impor.
“Sebagai negara agraris, seharusnya kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada negara lain,” ujar dia.
Menurut dia, beras, sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, bukan hanya sekadar komoditas, tetapi juga representasi dari stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Ketika pemerintah memutuskan untuk membagikan rice cooker sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan listrik dan promosi energi bersih, niat baik tersebut patut diapresiasi. Namun, dalam konteks saat ini, kebijakan tersebut tampak kurang sinkron dengan realitas yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya. Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.
Dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap rakyat. Apa yang tampak sebagai solusi inovatif dalam satu aspek, bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif dalam konteks lain.
“Saya percaya bahwa kebijakan yang efektif adalah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada angka-angka statistik atau tren global.
Dalam situasi saat ini, yang paling mendesak adalah memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga bagi masyarakat. Program rice cooker, meskipun memiliki tujuan mulia, sebaiknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan rakyat saat ini. Kebijakan publik harus selalu berpihak pada rakyat dan mengedepankan kepentingan mereka di atas segalanya,” imbuhnya
Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, masalah kenaikan harga beras dipicu oleh kenaikan harga beras domestik di India sejak beberapa bulan yang lalu, sehingga membuat pemerintah melarang ekspor beras (jenis non basmati) untuk mencukupi kebutuhan pasokan dalam negeri dan menekan harga beras dalam negeri.
Kenaikan harga beras domestik India disebabkan karena panen turun, akibat anomali cuaca: climate change, El Niño dan curah hujan tinggi (banjir). Ekspor beras India sangat signifikan, 40% dari total ekspor dunia. Oleh karena itu, larangan ekspor India sangat mengganggu pasokan global.
Thailand sebagai eksportir beras terbesar kedua dunia tidak mampu menggantikan jumlah ekspor yang berkurang dari India.
Di samping itu, harga dalam negeri Thailand juga naik, kemungkinan besar produksi beras Thailand juga terganggu. Akibatnya, ekspor Thailand juga turun. Salah satu sebabnya karena harga domestik naik terus, dan eksportir Thailand tidak berani commit harga ekspor. Karena itu, harga beras di seluruh dunia naik.
“Untuk Indonesia, kemungkinan besar juga ada gangguan produksi / panen beras, sedangkan impor juga sulit, membuat harga beras naik tajam. Karena, total cadangan beras Indonesia tidak banyak,” katanya.
Komponen harga beras pasti pengaruhi inflasi cukup signifikan, apalagi kalau kenaikannya sangat besar seperti saat ini. Dikatakan, kalau ini berlarut-larut, maka akan menjadi masalah serius, bukan saja inflasi, tapi ketersediaan beras, yang bisa memicu panic buyung. “Sekarang pembelian mulai dibatasi, tapi sampai berapa lama bisa bertahan,” ujarnya.
Diakui, untuk menurunkan harga beras ke tingkat stabil sangat sulit, karena kenaikan harga beras kali ini dipicu dua hal. Pertama, kenaikan harga global, kedua ketersediaan beras yang terbatas.
Karenanya, pemerintah harus memberdayakan Bulog untuk impor beras untuk menjamin ketersediaan beras, dan kemudian melakukan operasi pasar untuk menurunkan harga beras menjadi lebih murah, meskipun rugi.
Adapun bantuan pemberian beras, menunrut dia, sulit menekan harga beras dalam waktu panjang, tetapi cukup membantu masyarakat kelompok bawah, masyarakat miskin.
Menurut dia, ridak penting membandingkan harga beras dengan negara lain. Harga beras harus dilihat secara relatif terhadap pendapatan masyarakat. Harga beras di Indonesia lebih rendah dari negara maju yang mempunyai pendapatan jauh lebih tinggi.
Sumber: investor.id
