Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat meminta Presiden Jokowi tidak lagi menggunakan pendekatan ‘Luhut Sentris’ dalam persoalan strategis karena Luhut sudah terlalu banyak jabatan yang belum tentu dapat terselesaikan.
Jokowi kembali menambah jabatan Luhut. Kali ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu mendapat jabatan tambahan sebagai Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini.
Selama periode kepemimpinan Jokowi, Luhut memang dikenal sebagai pejabat dengan segudang jabatan. Sebelum menangani Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini, setidaknya ada 15 jabatan yang pernah diamanatkan Presiden Jokowi kepada Luhut.
Mulai dari Kepala Staf Kepresidenan; Menteri Bidang Politik, Hukum Keamanan; Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim; Menteri Perhubungan Ad Interim; Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.
Kemudian, sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali; Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; Ketua Tim Gerakan Nasional BBI; Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung; Ketua Dewan SDA Nasional; Ketua Pengarah Satgas Sawit; serta Ketua Satgasus Percepatan Realisasi Investasi di IKN.
Menurut Achmad dalam keterangannya yang diterima Harian Terbit, semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi banyaknya jabatan yang diemban oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Hal itu perlu dilakukan supaya Luhut lebih fokus dan efektif kinerjanya.
Hilirisasi
Sedangkan terkait Satgas Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini, pemerintah Indonesia mesti mengedepankan transparansi dan akuntabilitas guna memastikan kolaborasi berjalan efisien dan adil.
Selain itu, akademisi dan para pakar mesti dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kolaborasi dengan Papua Nugini untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Ekonom ini menyebut kerja sama di bidang hilirisasi antara Indonesia dan Papua Nugini bisa menguntungkan. Dia mengatakan Indonesia bisa mengakses sumber daya alam di sana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Meskipun Papua Nugini adalah negara miskin, namun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah,” kata Achmad.
Selain itu, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk dalam negeri ke Papua Nugini. Terakhir, kata dia, ada potensi pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya yang dapat menarik investasi dari Papua Nugini.
Sumber: harianterbit.com
