“Demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi. Karena kita ini enggak boleh mundur lagi,” tandasnya
JAKARTA | KBA – Pengamat dan aktivis pergerakan Dr. Syahganda Nainggolan berharap pelaksanaan Pemilu 2024 benar-benar berjalan secara demokratis. Tidak ada penjegalan terhadap kandidat tertentu.
Selain akan tercipta persaingan yang sehat, juga memungkinkan rakyat mempunyai banyak pilihan. Setidaknya tiga calon yang sudah mengemuka belakangan ini bisa bertanding secara fair. Yaitu, Ganjar Pranowo (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra), dan Anies Baswedan, tokoh nonpartai yang diusung NasDem, Demokrat, dan PKS.
“Tiga calon ini lebih kompetitif dan lebih banyak peluang di antara ketiganya untuk melakukan suatu pertarungan yang sempurna,” jelasnya dalam diskusi Narasi Institute dengan tema “Teka-teki Cawapres dan Perannya Membangun Ekonomi Baru” yang ditayangkan kanal YouTube @Achmad Nur Hidayat, Jumat, 23 Juni 2023.
Yang menarik bagi dia, persaingan tiga figur tersebut seperti pertarungan tiga orde yang pernah dilalui Indonesia. Orde Lama (1959–1965) di bawah Pemerintahan Soekarno, Orde Baru (1966-1968) di bawah Pemerintahan Soeharto dan Orde Reformasi (1998 – sampai sekarang).
Karena ketiganya dianggap mewakili masing-masing orde tersebut.
“Orde pertama adalah Orde Lama yang diwakili oleh Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah Orde Baru yang diwakili oleh mantunya Soeharto, namanya Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah Orde Reformasi. Karena Anies ini adalah yang lahir dari Orde Reformasi,” tegas bekas aktivis mahasiswa ITB ini.
“Kekuatannya apa atau bedanya di mana? Orde Reformasi itu cuman dua temanya. Demokrasi dan keadilan sosial. Kalau mau ditambah antikorupsi. Demokrasi di dalam Orde Lama dan Orde Soeharto itu enggak ada,” sambungnya.
Meski menganggap Jokowi juga bagian dari Orde Lama makanya dia menilai Presiden RI ke-7 itu juga antidemokrasi bahkan bisa menjadi pengkhianat demokrasi kalau dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan benar adanya, Syahganda tetap berharap banyak kepada Pemerintahan saat ini.
Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle ini meminta Jokowi memastikan demokrasi di Indonesia tetap terjaga terutama dalam gelaran Pilpres 2024. “Demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi. Karena kita ini enggak boleh mundur lagi,” tandasnya.
Dalam forum yang sama sebagaimana diberitakan sebelumnya, Syahganda menilai tema yang diangkat dalam diskusi tersebut setengah relevan untuk Anies.
“Untuk Ganjar dan Prabowo itu sangat relevan. Karena keduanya tidak punya pengalaman ilmu ekonomi. Kalau Anies sih sampai masternya masih ekonomi di Maryland University (Amerika Serikat) walaupun dikaitkan dengan international security. S1-nya ekonomi (UGM). Kemudian dia punya pengalaman di Jakarta lima tahun,” jelasnya.
Karena itu, Syahganda menambahkan, Anies Baswedan sangat paham tentang narasi besar, mazhab atau aliran dalam ilmu ekonomi. Bahkan, sambungnya, doktor jebolan Northern Illinois University AS itu sudah menegaskan apa mazhab ekonominya: social market economy.
Yaitu aliran yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan sosial sebagai koreksi atas pure market economy yang lebih mengedepankan persaingan pasar dan mengenyampingkan kesejahteraan warga.
Di Indonesia, jelas Syahganda, pendekatan social market economy ini dikenalkan pertama kali oleh ekonom Prof. Didik J. Rachbini lewat penerjemahan buku-buku terkait tema tersebut dari Jerman, negara yang pertama kali menerapkannya.
“Anies sudah mengatakan mazhab dia itu adalah social market economy. Jadi Anies sebenarnya masuk pada tema ini dalam pidato dia. Kedua, Anies, pada tahun 2018 di TIM dalam pertemuan dengan aktivis-aktivis Indonesia angkatan 80-90-an, juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti mazhab Sri Mulyani neoliberal. Artinya Anies sudah masuk pada tema-tema besar itu,” paparnya.
Tak hanya sekadar paham dan mengaku-aku, Anies juga telah menerapkan pendekatan social market economy tersebut selama memimpin Jakarta, walaupun untuk Indonesia skalanya masih kecil.
“Tapi untuk ukuran [negara] New Zealand, [Jakarta] ini sudah dua kali New Zealand. Untuk ukuran Norwegia, Jakarta ini sudah dua kali Norwegia misalnya dari segi penduduknya, yang 10 juta. Apalagi misalkan Jakarta dan sekitarnya dimasukkan, bisa 15-20 juta penduduk yang terdampak pada kebijakan Anies Baswedan di Jakarta,” beber doktor jebolan Universitas Indonesia yang menulis disertasi “Analisa Pengaruh Jaminan Upah Layak, Jaminan Sosial dan Solidaritas Sosial Terhadap Kesejahteraan Buruh” ini.
Sementara bagi Prabowo dan Ganjar, lanjutnya, tema tersebut relevan. Karena kedua figur itu bukan berlatar belakang ekonomi. Prabowo berkarier di militer sementara Ganjar S1 Fakultas Hukum UGM dan S2 Ilmi Politik UI. Sehingga keduanya butuh cawapres yang paham tentang ekonomi.
“Nah, kalau Prabowo tentu dia butuh. Karena Prabowo punya buku juga tentang ekonomi kerakyatan yang bahkan di 2019 buku itu digadang-gadang oleh dia. Kalau Ganjar belum, maka mungkin dia butuh yang ngerti ekonomi atau ekonom,” demikian Syahganda Nainggolan.
Sumber: kbanews.com
