JAKARTA, OKE FLORES.com – Siapa pun yang terpilih dalam pemilihan presiden 2024 akan menghadapi masalah serius. Yaitu proyek Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang di mata investor kurang laku, artinya biaya pembangunannya membebani APBN.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institue, Achmad Nur Hidayat, menerangkan, uang negara sebesar Rp29 triliun digelontorkan untuk pembangunan IKN Nusantara, selama 2 tahun. “Terdiri dari APBN 2022 sebesar Rp5,1 triliun. Dan, APBN 2023 sebesar Rp23,9 triliun. Totalnya menjadi Rp29 triliun,” tuturnya kepada Inilah.com, Jakarta, melansir RMOL.id, Jumat 26 Mei 2023.
Kalau tahun depan masih dibiayai APBN, proyek IKN Nusantara yang nilai investasinya Rp466 triliun, bakal menjadi masalah serius bagi presiden selanjutnya. Karena, APBN semakin berat, ancaman defisit membesar. Mau tak mau, pemerintah harus menambalnya dengan utang baru. Hingga 31 Maret 2023, utang pemerintahan Jokowi menggunung hingga Rp7.879,07 triliun.
Kondisi ini, kata Nur Hidayat, merupakan konsekuensi logis dari sepinya investor yang tertarik masuk ke IKN Nusantara. Apalagi, proyek ini menjadi fokus utama dari Presiden Jokowi. “Bila realiasasi investor belum masuk sampai akhir 2023, sebaiknya APBN 2024 tidak perlu lagi diberikan kepada IKN lagi,” tuturnya.
Sangat disayangkan, dana sebesar Rp29 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk IKN Nusantara selama dua tahun, setara dengan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun.
Jelas bahwa program PKH yang menargetkan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) ini sama pentingnya dengan mega proyek IKN Nusantara. Bisa jadi lebih penting lagi karena nasib 10 juta keluarga dipertaruhkan. Itu setara dengan 40 juta orang Indonesia.
“Sedih, dana Rp29 triliun yang sudah dikeluarkan negara untuk IKN Nusantara, belum berwujud apa-apa. Beda dengan program PKH yang sudah jelas manfaatnya untuk 10 juta keluarga Indonesia. Seandainya Rp28 triliun ditambahkan untuk PKH, semakin banyak rakyat Indonesia yang tertolong,” bebernya.
Penggunaan APBN untuk membiayai IKN Nusantara diperkirakan mencapai Rp 89,4 triliun. Sisanya berasal dari program Public Private Partnership (PPP) dengan swasta senilai Rp253,4 triliun dan BUMN dan BUMD senilai Rp123,2 triliun. Totalnya Rp 466 triliun.
Sayangnya, dua tahun telah berlalu dan pendanaan PPP sektor swasta masih nol, kata Nur Hidayat. Namun, sistem keuangan melalui BUMN dan BUMD. “Bahkan pada upacara baru Agustus 2022, Presiden Jokowi mengatakan investor IKN mengantri,” ujarnya.
Jika tidak ada investor di IKN Nusantara sebelum akhir tahun 2023, APBN tidak akan dibingungkan lagi di tahun 2024, kata Nur Hidayat.
“Alangkah baiknya APBN 2024 fokus untuk memperkuat program pembangunan SDM dan pendidikan, serta mitigasi penurunan daya beli masyakarat yang terdampak resesi global 2023. Ketimbang harus membiayai IKN Nusantara,” imbuhnya.
Ya, hanya Hidayat yang benar. Sejauh ini belum ada investor besar yang datang ke IKN Nusantara.
Pernyataan jujur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahwa belum ada investasi yang dilakukan di IKN Nusantara patut diacungi jempol.
Selama ini investor hanya menyatakan tertarik membangun bisnis bersama IKN Nusantara. Anda baru saja mengajukan Letter of Intent (LoI) yang belum konkret. Tidak ada apa-apa selain cek kosong.
“Belum (investasi belum ada yang terealisasi). Sekarang yang dikerjakan yang APBN semua,” kata Menteri Basuki, melansir RMOL.id, Jumat 26 Mei 2023.
Menurut Menteri Basuk, salah satu penyebab investor tidak bisa mengikuti IKN Nusantara adalah aturan teknis pembebasan lahan yang belum final. Terutama terkait tata cara pembelian tanah IKN Nusantara.
“Misalnya ada investor akan membangun rumah sakit di lahan seluas 5 hektare, belinya (tanah) bagaimana,” kata Menteri Basuki.
Karena itu, Menteri Basuki berharap lembaga IKN Nusantara segera menyelesaikan aturan pembebasan lahan tersebut. “Nah, sekarang sedang menyelesaikan SOP,” lanjut kader PDI Perjuangan.
Seperti apa suara seorang pengusaha? Arsjad Rasjid, Presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan para pengusaha masih menunggu dan melihat investasi di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim).
“Ada masalah siber, masalah tanahnya gimana, insentif apa. Atau kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru,” kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, melansir RMOL.id, Jumat 26 Mei 2023.
Arsjad membandingkan investor dan pemerintah yang saat ini dalam tahap dating. Mereka belum sah menikah karena belum berinvestasi di IKN Nusantara.
Tentunya para pengusaha atau investor tidak gegabah dalam berinvestasi. Pertimbangkan setidaknya tiga faktor. Keamanan hukum, keamanan politik dan perhitungan keuangan. Dari ketiga perspektif tersebut, investor bisa menilai belum saatnya berinvestasi di IKN Nusantara. Kalau begitu, “waktu pacaran”-nya lama, bahkan belum menikah. Karena investor menaruh uangnya di perusahaan lain yang lebih aman dan menjanjikan keuntungan.
Sumber: flores.pikiran-rakyat.com
