KBRN, Kuningan: Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan berkomitmen untuk mencapai kemajuan ekonomi berbasis inovasi pertanian dan ekonomi kreatif menuju tahun 2045.
Hal itu diungkapkan oleh pakar kebijakan publik nasional asal Kuningan, Achmad Nur Hidayat, Jumat (7/4/2023). Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kuningan sangat besar, tetapi ekonomi kuningan masih terbelakang dan masalah kemiskinan menjadi permasalahan serius.
Dikatakan Hidayat kabupaten ini memiliki permasalahan ekonomi yang cukup serius, terutama terkait kemiskinan ekstrem. Data tahun 2022 mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mencapai 140,25 ribu jiwa, dan tingkat kemiskinan di kabupaten ini adalah yang kedua tertinggi di Jawa Barat.
“Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi, yaitu sebesar 9,81 persen, yang termasuk ke dalam 6 kabupaten/kota terbesar pengangguran dari 27 Kab/kota di Jabar,” sambungnya.
Dijelaskannya upah minimum yang rendah dan belanja daerah yang tidak efektif menjadi faktor lain yang menyebabkan masalah ekonomi di kabupaten ini.
“Upah minimum Kabupaten Kuningan termasuk yang empat terendah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sementara belanja daerah kabupaten ini tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan publik,” tambahnya.
Karena itu,sambungnya, Kuningan berkomitmen untuk mencapai kemajuan ekonomi berbasis inovasi pertanian dan ekonomi kreatif dengan orientasi baru untuk menjadi Kabupaten Makmur, Agamis, dan Pinunjul.
“Kabupaten ini berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan yang inovatif, serta meningkatkan investasi. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga menjadi fokus dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Pendiri juga menjabat CEO Narasi Institute.
Akademisi lulusan dari Universitas Havard, di Cambridge, Inggris, berharap Pemkab Kuningan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Jika kabupaten ini menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mengatasi masalah ekonomi dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.
Sumber: rri.co.id
