KABARCIREBON – Dalam merealisasikan Visi Kuningan Ma’mur, Agamis dan Pinunjul (Maju) berbasis desa tahun 2023 akan sulit tercapai maksimal sampai tanggal 4 Desember 2023.

Atau batas akhir habisnya masa jabatan kepemimpinan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama-Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda.

Hal itu diakibatkan banyak hal yang mempengaruhinya.

Baik dari predikat kabupaten miskin dan miskin extrim, persoalan gagal bayar yang menyedot perhatian berbagai pihak hingga pembentukan panitia khusus (Pansus).

Tambahan penghasilan pegawawi (TPP) dan persoalan-persolan lainnya yang tidak bisa dianggap sepele. Sehingga Kuningan perlu arah baru dan butuh pula orientasi baru.

Menurut Pakar Kebijakan Publik Nasional Asal Kuningan, Achmad Nur Hidayat, ada 7 sasaran arah baru yang bisa dijadikan bahan pertimbangan.

Khususnya dalam merealisasikan Visi Kuningan Maju yang waktunya tinggal 7 bulan lagi. Yakni;

(1). Program peningkatan daya beli masyarakat.

(2). program penyediaan lapangan kerja.

(3). program penguatan investasi daerah.

(4). Program infrastruktur dasar.

(5). Program renegoisasi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi dan pusat.

(6). Program reinventing pariwisata Kuningan serta program penguatan ekonomi kreatif (Ekraf).

(7). Program peningkatan daya beli masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan perkapita.

Maka dari itu, sudah seharusnya ada perubahan yang mencolok dalam peningkatkan upah minimum (UMK).

“UMK harus ditingkatkan minimal sebesar inflasi,” ujarnya, Rabu 5 April 2023.

Selain itu, diperlukan promosi ekonomi dan pasar terutama di bidang pertanian dan pariwisata.

Meningkatkan belanja modal untuk infrastruktur seperti pelebaran jalan utama menuju Cirebon, Ciamis dan Majalengka agar memudahkan masyarakat untuk beraktivitas sekaligus berbelanja.

Berikutnya, program penyediaan lapangan kerja. Di antaranya dengan cara mengundang investor pariwisata nasional.

Terutama investor untuk penguatan destinasi (point of interest) di Kuningan, transpormasi pekerja informal petani menjadi petani skala industri kecil (hilirisasi pertanian.

Memperkuat balai pelatihan daerah dengan kerjasama industrt lokal yang sudah ada, memberikan akses permodalan yang mudah kepada petani dan pedagang retail.

Program penguatan investasi daerah dengan cara mempermudah perizinan yang terintegrasi, menyediakan advice planning dalam tata ruang daerah.

Menjalin kerja sama internasional bersama negara-negara yang fokus kepada pertanian seperti Jepang, Korea, Rusia, AS dan China.

Program infrastruktur dasar melalui tahapan pembangunan dengan berfokus memperbaiki irigasi sawah.

Meningkatkan kemudahan akses jalan usaha antar desa (intra kabupaten), mempermudah akses wisata dari wilayah tetangga terutama Cirebon, Jakarta, Majalengka dan Ciamis (antar kabupaten).

Program renegoisasi DAU dan DAK kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Tapi dalam hal ini dibutuhkan leadership yang kuat untuk membangun komunikasi dengan gubernur dan pemimpin pusat baik eksekutif maupun legislatif.

Program reinventing pariwisata dengan mengintegrasikan antara agrowisata, landscape dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Mengintegrasikan pariwisata sebagai destinasi dengan ekraf sebagai konten, meningkatkan branding pariwisata melalui program digital promotion secara serius.

Memperbanyak feasibility study untuk destinasi-destinasi potensial guna menjaring banyak investor

Program penguatan ekraf dengan cara membangun ekosistem ekonomi kreatif.

Meningkatkan edukasi dan sertifikasi kelayakan, mengadakan program-program motivasi dan apresiasi karya-karya ekraf.

Memfasilitasi pengembangan dan aktualisasi ide ekonomi kreatif melalui penyediaan infrastruktur.

Melakukan kegiatan promosi dan pengembangan jaringan untuk mengembangkan akses pasar bagi para pelaku ekraf.

Sumber: pikiran-rakyat.com