WE NewsWorthy, Jakarta – Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkapkan skenario Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Menkopolhukam Mahfud MD di Pilpres 2024 berdasarkan pemikirannya.
Helmi Felis menyebutkan langkah Jokowi untuk menyelamatkan diri menjelang lengser, yaitu dengan mengorbankan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai kambing hitam.
“Kekuasaan jokowi segera berakhir. Mungkin saat ini dia berpikir untuk ‘selamatkan diri’. Sri Mulyani bisa jadi kambing hitam,” ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @HelmiFelis_, Senin (10/4).
Kemudian Jokowi telah menyiapkan mantan Ketua MK itu untuk maju di Pilpres 2024, sehingga Mahfud MD bermain dalam memuluskan skenario mantan Wali Kota Solo ini.
“Siapkan Mahfud sebagai orang pilihannya untuk Pilpres. Mahfud MD bisa ‘main’ seolah tangan kanan jokowi berangus korupsi. Dalam politik semua bisa saja,” ujar Helmi.
Atas prediksi yang disampaikan loyalis Anies Baswedan itu, netizen meminta agar Sri Mulyani bangkit melawan. “Ayo jeng Sri, melawan… Jangan diam saja… Akhir masamu sangat buruk kalo diam saja…,” cuit akun Twitter @Dun***.
Sementara secara terpisah, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak puas dengan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ia menduga hal itu lantaran Menkopolhukam Mahfud MD secara bebas bersuara untuk mengungkap dugaan korupsi di Kemenkeu senilai Rp349 Triliun.
“Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih,” ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari keterangan tertulis, Sabtu (8/4/2023).
Achmad menyebut bahwa Kemenkeu merupakan kementerian yang hampir tertutup aibnya lebih dari dua dekade.
“Baik di orde baru, maupun di orde reformasi, namun ada perubahan cara pandang pemimpin tertinggi Indonesia seputar Kemenkeu.”
“Kemenkeu dipimpin oleh seorang Menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan Presiden yang berbeda yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi namun peramu kebijakan ekonomi adalah orang yang sama,” tambahnya.
Tentu, hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
