Warta Ekonomi, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi institute Achmad Nur Hidayat menyoroti soal heboh Rp349 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Secara khusus, Achmad menyoroti sang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mana cukup “spesial” karena sang menteri menempati posisi yang sama di dua masa kepemimpinan berbeda (SBY dan Jokowi).
“Kemenkeu dipimpin oleh seorang Menteri yang menjabat di masa dua pemerintahan Presiden yang berbeda yaitu SBY dan Jokowi. Meski keduanya punya mimpi berbeda soal ekonomi namun peramu kebijakan ekonomi adalah orang yang sama,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Kamis (6/4/23).
Bagi Achmad, bertahannya Sri Mulyani dalam dua kepemimpinan tersebut bukannya menghadirkan perbaikan di kementerian tersebut.
Alih-alih ada perbaikan, Achmad menilai tak banyak perubahan yang dikerjakan oleh Sri Mulyani sejauh ini.
“Hal ini menyebabkan tidak banyak perubahan perbaikan tata kelola manajemen keuangan negara di Kemenkeu,” jelasnya.
“Presiden Jokowi merasa Kemenkeu perlu bersih-bersih namun selama kepemimpinan SMI, Presiden Jokowi bisa jadi tidak puas sehingga menggunakan tangan lain untuk bersih-bersih,” tambahnya.
Untuk diketahui, sejumlah perkembangan telah dilakukan beberapa pihak terkait masalah ini. Baik Mahfud MD selaku pihak pertama yang mengeluarkan pernyataan, PPATK, serta Sri Mulyani sendiri sudah dipanggil oleh DPR RI untuk ditanyakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Heboh masalah ini terkuak di tengah sorotan kasus yang menimpa mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo yang keluarganya kerap melakukan pamer harta kekayaan yang dinilai tak wajar.
Sumber: wartaekonomi.co.id
