Populis, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat mendesak DPRD DKI Jakarta memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk dimintai pertanggungjawaban pasca ditetapkannya eks Direktur Utama PT Transjakarta Kuncoro Wibowo sebagai tersangka.
Pasalnya, pengunduran diri Kuncoro secara tiba-tiba dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini dapat berimplikasi buruk pada jalannya perusahaan PT Transjakarta. Salah satu BUMD ini pun akan sulit berbenah karena terlalu sering gonta-ganti jajaran Direksi.
“Sangat tidak bisa berjalan dengan baik, istilah dalam perusahaan turn over management itu akan mengakibatkan instability dalam perusahaan,” kata Achmad kepada Populis.id, Jumat (17/3/2023).
“Kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan, orang akhirnya yang tadinya punya road map jadi berubah dan harus menyesuaikan. Itu sama sekali tidak menunjang keberlanjutan perusahaan,” sambungnya.
Seharusnya, PT Transjakarta sebagai perusahaan yang melayani publik bisa terus membangun kualitas pelayanan yang baik. Namun, dengan adanya pergantian Direksi dalam waktu singkat, hal itu akan sulit terjadi dan dapat merugikan masyarakat.
“Saya kira rakyat yang rugi, apalagi Transjakarta masih banyak isu layanan yang sebenarnya sedang diperbaiki, tapi karena pergantian seperti ini akhirnya yang sedang diperbaiki ini menjadi mundur kembali,” pungkasnya.
Achmad juga mengaku kecewa dengan DPRD DKI Jakarta karena tak punya inisiatif sama sekali untuk memanggil Heru Budi dalam persoalan ini. Ia menduga bahwa semua Fraksi DPRD DKI sudah dibungkam.
“Alasan kenapa DPRD bungkam bisa jadi Heru Budi ini sudah membungkam DPRD dengan APBD, karena kita tahu ada proses proses kemarin ada APBD yang naik. Dalam waktu dua jam diputuskan untuk merubah anggaran, manambah mata anggaran,” ungkap Achmad.
“Nah itu semua adalah alat entertainnya Gubernur kepada para fraksi, makanya wajar fraksi pada diem, semua kedapatan ini. Di DPRD itu gak ada oposisi, semua pendukung, gak ada oposisinya itu,” tutupnya.
Sumber: populis.id
