Warta Ekonomi, Jakarta – Duka mendalam terkait tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sekitaran lokasi, makin diperdalam dengan kelakuan saling menyalahkan para elite politik.

Kubu Jokowi (Pendukung dan PDIP) menyalahkan Anies Baswedan karena memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke warga sekitar lokasi, sedangkan narasi perlawanan dilakukan kubu pendukung Anies dengan menguak fakta bahwa Jokowi lah yang memberikan KTP kepada warga sekitar di 2012 lalu.

“Saat sedang berduka persoalan ini dipolitisir oleh beberapa buzzer pro pemerintah dengan menyeret mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah memberikan IMB kepada warga. Kemudian fakta mengungkapkan bahwa yang menerbitkan KTP nya pertama kali adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Jokowi,” ujar Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Rabu (8/3/23).

Fenomena main salah-salahan ini disayangkan oleh Achmad karena menurutnya tak melahirkan solusi kepada para warga.

Namun yang harus diakui, lanjut Achmad, jika salah-salahan ini diteruskan, maka pihak yang lebih salah adalah Jokowi ketimbang Anies.

“Jika mau mempermasalahkan maka yang paling salah adalah yang melakukan pemberian KTP DKI tahun 2012 kepada Warga di Buffer Zone Depo Pelumpang,” ujarnya.

“Jika diukur maka siapakah yang bobotnya kesalahannya paling tinggi? Tentunya masyarakat bisa membuat IMB karena telah memenuhi persyaratan administratif yaitu mempunyai KTP, tanpa adanya KTP maka IMB tidak akan bisa diterbitkan. Dengan demikian maka Mantan Gubernur DKI Jokowi yang paling besar bobot kesalahannya,” Jelasnya.

Meski bobot kesalahan lebih besar ke Jokowi, Achmad juga tidak membenarkan atau mendukung Anies yang memberikan IMB ke warga. Menurutnya kesalahan itu tak boleh terulang.

“Pemberian IMB oleh Mantan Gubernur Anies Baswedan kepada warga di Buffer Zone Depo Plumpang tahun 2021 juga sebuah kesalahan,” tegasnya.

Solusi yang bisa dimulai menurut Achmad adalah edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya tempat tinggal berdekatan dengan Depo bahan bakar terlebih pemerintah tak memfasilitasi buffer zone.

“Upaya memutus Kesalahan fatal adalah melalui edukasi pada masyarakat Tanah Merah. Terlepas dari mereka dapat KTP dari pak GUB DKI Jokowi 2012 atau dapat IMB dari pak GUB DKI Anies Baswedan, mereka harus direalokasi karena mereka tinggal di zone berbahaya. Nyawa lebih utama daripada lainnya,” terangnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id