Rabu, 1 Feb 2023
JAKARTA, investor.id – Pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, nilai manfaat jemaah haji yang makin lama semakin kecil, menjadi salah satu faktor kenaikan biaya haji.
“Iya, saya kira salah satu kenapa ada kenaikan yang begitu dahsyat, begitu tinggi ini disebabkan karena nilai manfaat yang seharusnya diterima jemaah ini makin lama makin kecil. Kalo kita lihat komposisi sebelum tahun ini atau 2022, ini kan rata-rata nilai manfaat itu berkontribusi 50-60% dari total biaya anggaran biaya haji.” Kata Achmad Nur Hidayat, baru-baru ini.
Achmad menyebut bahwa seharusnya nilai manfaat berkontribusi besar untuk mengurangi beban biaya haji. Achmad pun menegaskan bahwa nilai manfaat ini bukanlah subsidi dari pemerintah.
“Dan ingat loh, nilai manfaat ini harusnya bukan subsidi. Jadi salah kalau pemerintah memberikan subsidi kepada jemaah haji, tidak. Yang terjadi adalah memang ini haknya jemaah karena uang setoran mereka yang Rp 25 juta itu 20 tahun lalu itu diputar bersama-sama dengan jemaah haji yang lain,” ujar Achmad.
Achmad mengatakan, dana kelolaan BPKH saat ini sebesar Rp 167 triliun. Ia mengandaikan apabila menggunakan hitungan dasar, satu orang menyimpan Rp 25 juta dengan risiko moderat return 10%, kira-kira jemaah bisa mendapatkan Rp 160 juta perorang.
Apabila mendapat dana sebesar itu dan diperlakukan seperti dana investasi, Achmad mengatakan bahwa seharusnya jemaah seharusnya tidak perlu menambahkan biaya lagi. Namun, Achmad menyebut permasalahannya ada pada BPKH yang mengklaim telah melakukan investasi akan tetapi return sangat rendah.
“Seharusnya BPKH kalau mereka cerdas, kalau tidak malas, mereka bisa bisa mengumpulkan Rp 16 triliun. Jadi saya kira dengan Rp 16 triliun itu, malah jemaah haji sangat terbantukan. Jadi walaupun misalnya harus nambah tidak terlalu banyak. Harapannya idealnya itu tidak perlu nambah, karena Resiko investasi moderatnya itu bisa kok Rp 167 jutaan per orang kenapa sekarang mereka harus nambah,” tutup Achmad.
Sumber: investor.id
