Jakarta, MI – Ekonom dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, menduga masih banyak pejabat pajak tidak melaporkan harta ke LHKPN seperti ayah Mario Dandy Satriyo, Rafael Alun Trisambodo.
Harta yang tidak dilaporkan Rafael ini, salah satunya adalah mobil Rubicon yang digunakan anaknya saat terjadinya kasus dugaan penganiayaan terhadap David anak petinggi GP Ansor.
Pada akhirnya, memunculkan fakta bahwa Rafael juga memiliki kekayaan jumbo hingga lebih dari Rp 56 miliar.
“Bisa jadi ini fenomena gunung es, hanya satu yang terlihat, tetapi sebetulnya banyak yang belum terungkap,” kata Achmad, Sabtu (25/2).
Demi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak bisa kembali, menurut Achmad, Kemenkeu harus bertindak lebih tegas dalam mengungkap kasus penyelewengan yang dilakukan pegawai di lembaganya.
“Mungkin kalau itu dilakukan, ada langkah maju, kredibilinya perlahan bisa pulih. Tetapi tentu harus ada tindakan tegas,” lanjutnya.
Kendati demikian, ia juga menilai pengawasan di internal Kemenkeu masih lemah. Sebab, adanya kasus ini, barulah ketahuan harta pejabat pajak berapa.
“Artinya kan pengawasan di inspektorat jenderal pengawasan pajak atau pengawas internal Kemenkeu terutama di perpajakan tidak berjalan. Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” jelasnya.
Menurut Achmad, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum cukup untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait kasus ini.
“Yang disampaikan belum menjelaskan kepada publik. Misalnya kenapa sampai plat nomor (mobil Robicon) salah, tidak lapor pajak, tidak dafar pajak, ini kan luar biasa,” katanya.
“Apalagi juga tidak ada di LHKPN. Ini sama saja Kemenkeu sedang ditelanjangi oleh perilaku seperti ini dan publik masih meyakini banyak kasus yang seperti ini,” timpal Achmad.
Atas kasus ini juga, Achmad menilai, akan berdampak sangat besar bagi upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan pajak. Kepatuhan pajak masyarakat bisa menurun.
“Tentu saja ini akan berdampak kepada masyarakat pembayar pajak. Meskipun secara persentase kita masih belum dapat memastikan,” katanya.
“Namun jika berita ini terus di viralkan, maka dampaknya akan semakin besar terhadap penurunan penerimaan pajak negara,” tambah Achmad yang juga pengamat kebijakan publik ini.
Sumber: monitorindonesia.com
