Kamis, 09 Februari 2023
WE NewsWorthy, Jakarta – Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan tetap menjalankan program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.
Hal ini diungkapkan Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa Heru Budi tak mengakomodir terkait aspirasi dari masyarakat.
“Pernyataan jalan berbayar itu masih membutuhkan waktu panjang yang mengesankan bahwa aspirasi penolakan masyarakat tidak diakomodir,” tutur Achmad Nur Hidayat dikutip NewsWorthy dari keterangannya, Kamis (9/2).
Lanjut, Achmad Nur Hidayat juga mengatakan cepat atau lambat, rencana kebijakan tersebut akan tetap dijalankan.
“Dapat diartikan bahwa rencana kebijakan tersebut akan tetap dijalankan baik cepat atau lambat,” tegasnya.
Kemudian, ia pun mengatakan bahwa kebijakan seperti itu yang menjadi tanda bahwa pejabat tidak kompeten.
“Kebijakan-kebijakan seperti ini menandakan ketidakkompetenan pejabat, karena tidak kreatif mencari solusi dan tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kelas bawah,” pungkasnya.
Sebelumnya, para Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo penolakan terhadap rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2/2022).
Ojol menuntut agar rencana Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin menerapkan ERP di Ibu Kota, bisa dibatalkan. Ratusan massa pengemudi ojol yang menuju ke depan gedung Balai Kota DKI. Mereka memencet tombol klakson di motornya. Ada pula yang bawa bendera merah putih.
Salah satu pengemudi ojol bernama Agus (49 Tahun) mengatakan, ia ikut aksi lantaran menolak keras gagasan penerapan ERP di Jakarta. Hal itu karena nantinya ia tidak bisa mengambil untung dari setoran per harinya jika melewati banyak jalan di Jakarta.
“Ya itu kan 25 titik di jalan DKI Jakarta. Terus bayar gitu setiap kita lewat? Untung buat kita nanti gimana? Yang ada nombok. Kesejahteraan masyarakat di DKI aja belum ada,” katanya dikutip dari Republika.
Agus berharap, Heru Budi tidak meneruskan wacana menerapkan ERP di wilayah Jakarta. Pasalnya, ia dan ribuan pengemudi ojol lain setiap harinya mencari nafkah di jalanan dengan melewati ruas protokol Jakarta.
Jika nanti sebanyak 25 ruas jalan harus berbayar, ia tidak bisa membayangkan, pendapatannya bakal berkurang drastis.
“Kita menolak keras adanya ERP. Kemacetan tidak akan terselesaikan dengan ERP. Masih banyak pembangunan jalan yang tidak memadai,” pungkas Agus.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
