Kamis, 02 Feb 2023

Terkait kisruh mega proyek Meikarta yang merupakan ikonik Lippo Group, Komisi VI DPR disarankan juga panggil Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta James Riady selaku CEO Lippo Group. Jangan hanya PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Dikutip dari siaran YouTube pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, Jakarta, Rabu (1/2/2023), DPR semestinya berani memanggil Menko Luhut.

“DPR juga mesti memanggil MenKo Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk dimintai keterangannya terkait proyek Meikarta ini. Karena LBP sendiri adalah salah satu pejabat yang hadir pada topping off Meikarta pada Minggu, 29 Oktober 2017,” tuturnya.

Dalam acara itu, kata Nur Hidayat, Menko Luhut didampingi Bos Lippo Grup James Riady serta sejumlah pejabat pemerintah, memberikan kata sambutan. Tak malu-malu, Menko Luhut mengucapkan terima kasih kepada James Riady karena telah berinvestasi di proyek Meikarta.

“Namun kemudian seperti yang kita ketahui, proyek ini kemudian banyak bermasalah dari segi perizinan, sampai proyek yang tak kunjung jelas kapan akan selesainya. Sementara konsumen sejak 2017 sampai sekarang terus membayar cicilannya kepada pihak bank Nobu,” paparnya.

“Sebagai tindak lanjut aduan masyarakat korban Meikarta tersebut DPR kemudian mengadakan RDPU dengan memanggil pihak pihak yang berada dalam pusaran kasus ini, yaitu para korban dan direksi PT MSU. Namun PT MSU yang diundang pada pertemuan tersebut sama sekali tidak hadir dan tidak memberikan keterangan apa pun,” imbuh Nur Hidayat.

Dari semua kejadian itu, kata dia, Menko Luhut harus juga dimintai keterangan oleh parlemen. Karena kehadiran LBP pada topping off Meikarta itu, sedikit banyak memiliki pengaruh kepada konsumen akan amannya proyek Meikarta ini.

“Jangan sampai di republik ini ada orang-orang termasuk pejabat yang sedang berkuasa yang dianggap kebal hukum. Parlemen mesti memanggil dan meminta keterangan terhadap LBP terkait proyek Meikarta ini,” tuturnya.

Keterangan Menko Luhut, lanjut Nur Hidayat, sangat penting dalam mengurai sengkarut Meikarta yang merugikan konsumennya. Dalam hal ini, DPR perlu menggali sejauh apa keterlibatan Menko Luhut dalam proyek Meikarta yang berujung masalah ini.

“Jangan ada satupun orang yang merasa kebal terhadap hukum di republik ini. Dan DPR sebagai wakil rakyat mesti berani memperjuangkan nasib masyarakat dan bukan kepentingan oligarki,” ungkapnya.

Sumber: inilah.com