23 Januari 2023
Jakarta (pilar.com) – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menyatakan responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). LSI menyebut meningkatnya kepuasan kinerja Jokowi itu berdasarkan survei tingkat kepuasan responden terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum.
Kinerja Jokowi mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September, menjadi 76,2 persen pada Januari 2023. Survey tersebut dilakukan dengan menggunakan pemilihan sampel melalui metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan 1.221 responden.
Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institut Achmad Nur Hidayat mengatakan, hasil survei tersebut LSI seolah telah melakukan penggiringan opini tentang persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi dan hukum. Padahal, kenyataannya ada 2 hal mendasar yang menunjukkan bahwa hasil survei tersebut tidak dapat diyakini validitasnya.
Pertama, terkait metode pengambilan sampel dengan responden 1.221 orang yang menggunakan sarana telepon. Responden yang terpilih adalah hanya orang orang yang memiliki nomor telepon dan tidak mewakili suara masyarakat Indonesia.
“Karena sampling yang dipakainya tidak mencerminkan suara masyarakat Indonesia. Sehingga dari segi sampling responden survey LSI ini lemah,” kata Hidayat, di Jakarta, Senin (21/1/2023/.
Kedua, terkait hasil survei yang disampaikan naiknya kepuasan publik terhadap performa pemerintah dalam ekonomi dan penegakan hukum ini sangat berbanding terbalik dengan situasi di lapangan. Menurut Hidayat, kondisi penegakan hukum maupun ekonomi saat ini justru mengalami kemunduran.
“Banyaknya PHK di berbagai perusahaan maupun bentrok tenaga kerja di Morowali sejatinya menunjukkan kondisi ekonomi saat ini yang mengalami kemunduran,” kata Hidayat.
Dalam bidang penegakan hukum, lanjut Hidayat, kondisi yang terjadi di lapangan justru lemah. Dari kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan dan berbagai kasus lainnya menunjukkan penegakan hukum di rezim ini sedang bermasalah bahkan sedang berada di titik nadir.
Karena itu, menurut Hidayat, menjadi hal yang sangat aneh dan tidak wajar ketika ada lembaga survei mengatakan bahwa meningkatnya respon positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan ekonomi pada saat ini. “Ini adalah bentuk penggiringan opini menyesatkan yang bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Sehingga kita justru perlu mempertanyakan kredibilitas LSI yang mengeluarkan survei ini,” kata Hidayat.
Sumber: pilar.id
