Senin, 16 Januari 2023
WE NewsWorthy, Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta agar warga Ibu Kota waspada dengan pemerintahan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Ini berkaitan dengan keputusan Heru Budi untuk mengurangi program JakWIFI atau layanan internet gratis bagi warga DKI, Achmad pun mempunyai dugaan aliran dana subsidi.
“Jadi JakWIFI yang gratis itu dikurangi, itu berarti Heru Budi ingin masyarakat DKI ini bodoh, yang pintar mungkin biar aja segelintir orang saja,” ujarnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Achmad Nur Hidayat, Senin (16/1).
“Apalagi ternyata kalau dana anggarannya itu dialihkan untuk membangun The Great Wall of Jakarta yang ternyata yang menikmati adalah warga-warga elit kaya di kawasan-kawasan elit di Jakarta Utara,” sambungnya.
Menurutnya, Heru Budi harus memperbaiki kebijakannya di Jakarta, sehingga keputusan yang serupa dengan pengurangan layanan internet gratis tidak akan terjadi lagi.
“Saya kira ini satu kebijakan yang keliru, pemerintah Heru Budi ini harus memperbaiki, dan kita sebagai masyarakat harus menyuarakan kencang persoalan ini,” ujar Achmad.
“Jangan sampai nanti berikutnya apalagi yang dikurangin JakLingko, untuk apa alasannya, membangun infrastruktur yang namanya The Great Wall of Jakarta itu,” tandasnya.
Terkait hal ini, warga DKI harus waspada dengan Heru Budi, karena seharusnya sebagai Pj Gubernur hanya meneruskan kebijakan sebelumnya, sehingga ini mirip peran gubernur pada zaman Orde Baru.
“Saya kira kita harus waspada, karena seorang penjabat ini harusnya enggak kayak begitu, penjabat yang murni yang beneran itu dia hanya meneruskan, tidak ada kebijakan yang strategis yang diambil,” ucap Achmad.
“Ini mah bukan penjabat, ini mah gubernur difinitif dalam era otoriter di zaman Orde Baru gubernurnya kayak begini, dipilih oleh Presiden dan istana, bekerja untuk kepentingan istana dan yang dirugikan adalah rakyat,” tandasnya.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
