Rabu, 04 Januari 2023
Warta Ekonomi, Jakarta – Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan instruksi agar BBM non subsidi untuk disesuaikan harganya atau dilakukan penurunan harga.
Instruksi ini presiden berikan langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Menurut Achmad Nur Hidayat Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik instruksi ini justru memberikan kesan bahwa pemerintah tidak memperhatikan masyarakat yang mengeluhkan BBM bersubsidi yang harganya mahal.
Dan hari ini Pertamax disesuaikan turun Rp1.100 menjadi Rp 12.800 per-liter dari sebelumnya Rp13.900.
Lalu Pertamax Turbo turun sebesar Rp1.020 menjadi Rp 15.200 per liter dari Rp 14.180 per-liter.
Kemudian, Dexlite turun dari Rp18.300 menjadi Rp16.150 per-liter. Dan Pertamina Dex turun dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 per-liter.
“Pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak atau multi player effect yang mana yang lebih baik bagi masyarakat banyak,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Rabu (04/01/23).
“Jika melihat jumlah pengguna BBM Non Subsidi tentunya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pengguna BBM bersubsidi banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan bawah,” tambah dia.
“Dengan menurunkan harga BBM bersubsidi yaitu pertalite dapat menurunkan angka inflasi dan akan sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli yang tentu saja sangat membantu meringankan beban masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan Pemerintah sepertinya tidak menganggap bahwa harga Pertalite ini masih menjadi sebuah persoalan yang harus dicarikan jalan keluar.
“Dengan hanya menurunkan BBM Non Subsidi artinya pemerintah ini lebih pro kalangan menengah ke atas atau oligarki. Bukan pro masyarakat kelas bawah yang saat ini masih banyak yang menderita,” tambahnya.
Untuk memenuhi fungsi negara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat seharusnya harga BBM bersubsidi juga turun.
“Maka sudah seharusnya pemerintah menurunkan harga Pertalite sebagai wujud implementasi dari menjalankan amanah memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Peranan-peranan seperti ini yang seharusnya diambil oleh pemerintah,” tutupnya.
Sumber: wartaekonomi.co.id
