Kamis, 01 Desember 2022
WE NewsWorthy, Jakarta – Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 yang hanya naik 5,6 persen.
Hal itu ditanggapi Achmad Nur Hidayat dalam tayangan di channel YouTube pribadi miliknya. Dalam tayangan itu, Achmad Nur Hidayat mengungkapkan bahwa DKI Jakarta berada di posisi paling rendah.
“Saya sampaikan data di sini, untuk sharing bagaimana hasil himpunan dari tim bahwa kenaikan UMP 2023 di berbagai provinsi. DKI Jakarta menempatkan posisi paling rendah ternyata (batas maksimal kenaikan dalam 10 persen) diantara data-data yang sudah muncul,” ungkap Achmad Nur Hidayat dikutip NewsWorthy dari tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, Kamis (1/12).
“Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jakarta yang paling paling rendah secara kenaikannya ya, kita nggak bicara absolutnya. Kenapa? Karena absolut itu ya harga barang di berbagai daerah berbeda-beda,” sambungnya.
Achmad Nur Hidayat juga membeberkan soal kenaikan UMP 2023 itu yang berkaitan dengan kepala daerah tersebut apakah pro rakyat atau tidak.
“Tetapi kalau inflasi itu semua sama. Kalau dia kenaikannya di atas inflasi, maka kita katakan itu kepala daerahnya pro kepada rakyat. Nah sekarang kita cek berapakah inflasi di Tahun 2022 di akhir tahun nanti. Bagusnya sih kenaikan upah itu sesuai dengan inflasi tahun 2023, tapi kan tidak tahu berapa angka inflasi tahun 2023, makanya kita menggunakan angka inflasi tahun 2022,” papar Achmad Nur Hidayat.
Ia menegaskan bahwa penetapan UMP 2023 DKI Jakarta bahkan di bawah dari nilai inflasi bulan lalu.
“Dalam prediksi atau inflasi yang tercatat terakhir di bulan sebelumnya itu tercatat inflasi 5,7 persen. Jadi kalau dilihat dari angka persentasi di sini, ini terlihat bahwa DKI Jakarta lah yang memberikan persentasi yang nilainya di bawah dari inflasi, yang lainnya di atas 5,7,” ujar Achmad Nur Hidayat.
Dengan begitu, ia pun menilai bahwa kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menunjukkan tidak pro dengan rakyat.
“Nah dari data ini menurut saya, pimpinan daerah yang tidak pro kepada rakyat ya dari data ini, hanya DKI. Dan pimpinan daerah saat ini kan diisi oleh Plt, Plt kepala daerah. Nah ini hal ini berbeda dengan di tahun 2022, sebelum Plt ada yaitu saat Gubernur DKI dipimpin oleh Anies Baswedan,” pungkasnya.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
