Senin, 05 Desember 2022

Warta Ekonomi, Jakarta – Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali dapat sorotan dengan sejumlah kebijakan yang dia terapkan.

“Orangnya Jokowi” ini semenjak menjabat dinilai “bersih-bersih” hal-hal yang berbau Anies Baswedan dengan kebijakan Anies yang tak dilanjutkan serta pencopotan jabatan sejumlah posisi penting. Kini Putra Betawi Marullah Matali dicopot dari posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Mengenai hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, publik bertanya-tanya mengenai langkah Heru selama ini.

“Banyak pihak yang mempertanyakan langkah yang dilakukan oleh Heru tersebut,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Senin (5/12/22).

Bukannya tanpa alasan, Achmad menilai Heru yang kerap disebut dapat posisi “Give Away” dari Jokowi tak punya legitimasi untuk melakukan bongkar pasang jabatan.

Achmad menegaskan legitimasi tersebut hanya didapatkan oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat.

“Karena dengan posisinya yang hanya sebagai penjabat sementara Heru tidak memiliki legitimasi untuk mencopot dan memutasi orang orang yang bersifat strategis. Karena hal tersebut merupakan kewenangan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu oleh masyarakat yang memiliki legitimasi,” ujar Achmad.

Achmad menilai secara kewenangan Pj Gubernur tidak dapat mengganti pejabat, memutasi, merotasi karena itu adalah kewenangan Kepala Daerah definitif atau Kepala Daerah asli kecuali dengan izin Mendagri dan alasan yang kuat, misalnya karena pejabat yang mengisi jabatan pensiun.

Belum lagi soal waktu yang menurut Achmad tidak sebentar untuk mencopot dan mengangkat seseorang. Achmad juga menganggap yang Heru lakukan ke Marullah adalah sesuatu yang mencederai demokrasi.

“Apa yang dilakukan oleh Penjabat Sementara Gubernur Jakarta Heru Budi dengan memutasi Sekda Marullah Matali ini benar-benar telah mencederai demokrasi di Jakarta,”

Heru Budi yang notabene hanyalah seorang penjabat sementara Jakarta harus nya lebih berfokus mengawal program program di Jakarta demi melayani dan mensejahterakan masyarakat Jakarta bukan malah sibuk menyingkirkan orang orang di Jakarta dan menggantikannya dengan orang orangnya,” tegasnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id