Senin, 05 Desember 2022

Warta Ekonomi, Jakarta – Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mempertanyakan alasan Pejabat Sementara Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memutasi Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali.

Sebagai gantinya, Heru menunjuk Uus Kuswanto Asisten SekDa DKI sebagai PJ Sekda DKI. 

“Tidak jelas apa alasan dimutasi nya Marullah Matali sebagai Sekda,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Senin (05/12/22).

Achmad juga mengatakan, sejak dilantik pada 17 Oktober 2022 yang lalu Heru telah mencopot Dirut- Dirut dan Komisaris BUMD DKI yang selanjutnya diikuti oleh Sekjen. 

“Entah dengan alasan apa mereka dicopot. Bahkan ada yang baru menjabat selama 3 bulan tak luput juga dicopot oleh Heru Budi,” kata dia.

“Dan yang terbaru dengan dicopotnya Sekda DKI Marullah Matali semakin menambah panjang deretan orang yang dicopot dari jabatannya oleh Pejabat sementara Gubernur ini,” tambahnya. 

Ahcmad juga menjelaskan sebagai pejabat sementara, Heru tidak memiliki legitimasi untuk mencopot dan memutasi orang orang yang bersifat strategis.

“Karena hal tersebut merupakan kewenangan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu oleh masyarakat yang memiliki legitimasi,” jelas dia.

“Secara kewenangan Pj Gubernur tidak dapat mengganti pejabat, memutasi, merotasi karena itu adalah kewenangan Kepala Daerah definitif atau Kepala Daerah asli kecuali dengan izin Mendagri dan alasan yang kuat, misalnya karena pejabat yang mengisi jabatan pensiun,” tambahnya.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh Heru Budi dengan memutasi Sekda Marullah Matali ini benar-benar telah mencederai demokrasi di Jakarta.

“Heru Budi yang notabene hanyalah seorang pejabat sementara Jakarta harus nya lebih berfokus mengawal program program di Jakarta demi melayani dan mensejahterakan masyarakat Jakarta bukan malah sibuk menyingkirkan orang orang di Jakarta dan menggantikannya dengan orang-orangnya,” ungkapnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id