Jum’at, 30 Desember 2022
WE NewsWorthy, Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menanggapi isu menteri dari Partai NasDem akan terkena reshuffle kabinet.
Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan melakukan reshuffle kabinet. Kendati, presiden tak mengatakan kapan waktu tepatnya.
Diketahui ada 3 menteri di kabinet yang berasal dari Partai NasDem, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menkominfo.
Menanggapi hal tersebut, Achmad menilai tidak ada partai politik koalisi Istana yang nakal sehingga hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk me-reshuffle menteri dari Partai NasDem.
“Kalau seandainya menteri yang berasal dari partai politik ini diganti dengan tujuan untuk istilahnya adalah mengendalikan partai politik yang nakal, saya kira seluruh member koalisi Pak Jokowi ini relatively tidak ada yang nakal,” ujar Achmad, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Achmad Nur Hidayat pada Jumat (30/12).
Menurut Achmad, dalam kebanyakan proyek pemerintah seperti pembangunan IKN Nusantara, Kenaikan BBM, dan sebagainya, semua partai koalisi pemerintah satu suara.
“Sebutlah isu antara isu pembangunan IKN. Kan tidak ada partai koalisi yang mbalelo, termasuk NasDem. PDIP dan NasDem berjalan beriringan untuk isu pembangunan IKN,” ujar Achmad.
Pakar sekaligus ekonom ini menilai seandainya menteri dari Partai NasDem nantinya di-reshuffle, itu bukan karena NasDem mencalonkan Anies Baswedan.
Melainkan, ada upaya menyelematkan kekuasaan yang hampir berakhir. Setidaknya bisa mengurangi ancaman-ancaman hukuman pidana yang mungkin muncul.
“Kalau kemudian NasDem dianggap harus dihukum karena mencalonkan Anies Baswedan, saya kira di sini ada satu cara berfikir yang kita harus jeli. Bahwa ini sebenarnya bukan dalam rangka memusuhi NasDem, tapi ada motivasi yang lain yaitu menyelematkan kekuasaan meskipun kekuasaannya sudah berakhir,” ujar Achmad.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
