Jum’at, 30 Desember 2022
WE NewsWorthy, Jakarta – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyinggung adanya motif lain Partai NasDem ditargetkan terkena reshuffle kabinet.
Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan tak menutup kemungkinan melakukan reshuffle kabinet. Kendati, presiden tak mengatakan kapan waktu tepatnya.
Di sisi lain, PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan untuk me-reshuffle menteri yang berasal dari Partai NasDem yaitu Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menkominfo.
Namun, Achmad melihat tidak ada partai politik koalisi pemerintahan yang nakal sehingga tidak alasan untuk mengendalikan partai yang nakal.
“Kalau seandainya menteri yang berasal dari partai politik ini diganti dengan tujuan untuk istilahnya adalah mengendalikan partai politik yang nakal, saya kira seluruh member koalisi Pak Jokowi ini relatively tidak ada yang nakal,” ujar Achmad, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Achmad Nur Hidayat pada Jumat (30/12).
Bahkan, dalam kebanyakan kebijakan pemerintah, tidak ada partai politik koalisi pemerintah yang mbalelo, termasuk NasDem.
“Sebutlah isu antara isu pembangunan IKN. Kan tidak ada partai koalisi yang mbalelo, termasuk NasDem. PDIP dan NasDem berjalan beriringan untuk isu pembangunan IKN,” ujar Achmad.
Pakar sekaligus ekonom ini menilai seandainya menteri dari NasDem di-reshuffle, itu bukan karena NasDem dimusuhi imbas mengusung Anies Baswedan.
Tetapi, ada upaya pemerintahan yang segera berakhir untuk menyelematkan kekuasaannya untuk tujuan tertentu.
“Kalau kemudian NasDem dianggap harus dihukum karena mencalonkan Anies Baswedan. Saya kira di sini ada satu cara berfikir yang kita harus jeli. Bahwa ini sebenarnya bukan dalam rangka memusuhi NasDem, tapi ada motivasi yang lain yaitu menyelematkan kekuasaan meskipun kekuasaannya sudah berakhir,” jelas Achmad.
Sumber: nw.wartaekonomi.co.id
