OPINI – Dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 1 Desember 2022, di Istana Negara, Presiden Jokowi menyampaikan 6 kebijakan yang akan difokuskan untuk APBN 2023.
Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru termasuk IKN, revitalisasi industri untuk mendorong hilirisasi, terakhir pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Dampak resesi ekonomi ke depan akan di mana semua negara akan terkena dampak sehingga diprediksi negara-negara yang biasa ekspor pangan akan mengurangi bahkan menahan komoditasnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai langkah mengatasi krisis pangan. Sehingga, Indonesia harus bersiap dengan kemungkinan terjadinya permasalahan impor pangan.
Pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran yang besar untuk membiayai program ketahanan pangan. Tapi sayang sekali alokasi anggaran untuk ketahanan pangan ini yang paling kecil. Hal ini berisiko akan ada banyak masyarakat yang akan kelaparan tahun depan.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa alokasi ketahanan pangan Rp104,2 triliun. Sementara untuk pendidikan sebesar Rp612,2 triliun (alokasi terbesar di APBN), perlindungan sosial dengan besaran Rp476 triliun, bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp341,3 triliun, kesehatan Rp178,7 triliun, alokasi ke infrastruktur Rp392,1 triliun, serta pertahanan keamanan TNI Polri sebesar Rp316,9 triliun.
Postur anggaran ini dikhawatirkan tidak mampu menjawab permasalahan besar yang akan dihadapi di tahun 2023. Kondisi geopolitik yang tidak kondusif yang dipicu oleh konflik Rusia dan Ukraina juga di beberapa negara lainnya telah menimbulkan inflasi global yang tinggi. Krisis pangan dan energi akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dunia. Belum lagi badai PHK yang akan semakin menggila yang harus bisa segera diantisipasi dari saat ini karena sudah mulai terjadi.
Untuk itu pemerintah harus sabar, menahan diri dengan menangguhkan infrastruktur prioritas yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi serta ketahanan pangan dan energi. Khususnya megaproyek IKN hanya akan menjadi penghambat dalam menjaga kestabilan saat resesi ekonomi melanda. Apalagi belum ada investor yang tertarik dengan proyek ini. Tapi entah bagaimana pemerintah masih terus memaksakan diri.
Oleh: Achmad Nur Hidayat | Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
Sumber: konfrontasi.com
