Kamis, 24 November 2022

Warta Ekonomi, Jakarta – Aksi adu jotos dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sempat viral di sosial media. 

Kelakuan para pengusaha muda yang tengah berkumpul di Solo, Jawa Tengah itu mendapatkan banyak cibiran dari masyarakat. 

Ditambah dalam acara tersebut, dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan para menteri.

Namun, menurut Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, munas HIPMI bukan hanya ajang adu jotos tapi juga ajang kampanye tiga periode bagi Presiden Jokowi. 

“Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII justru menjadi panggung para pejabat mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Achmad melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/11/22). 

“Dari mulai menteri BKPM Bahlil Lahadalia sampai ketua DPD RI La Nyala Mataliti dalam pidatonya menyampaikan perpanjangan jabatan masa jabatan presiden,” kata dia. 

“La Nyala bahkan tak segan segan menyampaikan presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 dimana presiden dipilih oleh anggota MPR. Dan selama masa tersebut dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun presiden dapat memperpanjang masa jabatannya,” tambah dia.

Begitupun Bahlil, menurut Achmad sebagai seorang pejabat negara yang sudah di sumpah atas dasar konstitusi negara dengan mudahnya malah mengatakan jabatan presiden dapat diperpanjang. 

Menurut Achmad pula, pendapat La Nyala dan Bahlil ini adalah pandangan yang sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi di Indonesia. 

“Penetapan jabatan masa presiden oleh Mahkamah Konstitusi ini tentunya telah berdasarkan satu pengkajian yang mendalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia,” kata dia. 

“Sehingga mengotak-atik hal yang sudah ditetapkan oleh Konstitusi dengan alasan alasan yang dibuat buat jelas harus ditentang,” tambah dia.

Achmad juga menghimbau masyarakat untuk menentang keras terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan oleh La Nyala dan Bahlil ini.

“Para tokoh yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden ini tak lebih dari para petualang politik yang tidak peduli nasib bangsa Indonesia ke depan karena yang mereka pikirkan hanya kepentingan pribadinya yang dibalut ketakutan ketakutan yang disebarkan kepada masyarakat,” tutup dia.

Sumber: wartaekonomi.co.id