Jum’at, 18 November 2022

Warta Ekonomi, Jakarta – DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi Hartono jadi sorotan. Sosok yang dijuluki ”Orangnya Jokowi” karena latar belakang karirnya tersebut dianggap memainkan unsur politis dalam kebijakannya.

Satu yang cukup menghebohkan akhir-akhir ini adalah Pemprov DKI Jakarta ”membumihanguskan” program inisiasi dan ikonik dari Gubernur Sebelumnya yang kini akan maju di Pilpres 2024Anies Baswedan yakni penyediaan jalur sepeda.

Mengenai kebijkan ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Heru menyayangkan kebijakan ”pembersihan” Program yang ikonik dari Anies Baswedan ini, menurut Achmad, banyak sekali manfaat dari jalur sepeda bagi Jakarta.

”Jika melihat frame besarnya sebetulnya banyak kemanfaatan yang bisa dicapai dari pembuatan jalur ini,” ungkap Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Kamis (17/11/22).

Achmad menilai disediakannya serta pengembangan jalur sepeda ini sangat berdampak pada kondisi lingkungan.

Bukan hanya lingkungan, Achmad menilai masyarakat juga bisa lebih sehat dengan mengubah gaya hidup lewat bersepeda dengan fasilitas yang terus dikembangkan untuk ”memanjakan” mereka.

”Pertama transformasi jalan yang mendukung pejalan kaki dan sepeda maka akan sangat mengurangi polusi udara akibat emisi karbon yang berasal dari kendaraan, manfaat besar yang kedua adalah merubah habit yang lebih sehat bagi masyarakat melalui bersepeda, ini tentunya hal yang penting,” jelasnya.

Karenanya menurut Achmad adalah sebuah hal yang konyol program yang kaya manfaat tersebut harus digantikan dengan hal lain yang belum tentu lebih bermanfaat.

”Sebuah kekonyolan RAPBD jalur sepeda ini diganti dengan pembuatan tempat parkir di Glodok sebesar Rp. 55,6 milyar. Ini sangat bertolak belakang dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurai kemacetan malah penggunaan kendaraan pribadi ini semakin difasilitasi,” jelasnya.

Sumber: wartaekonomi.co.id