Kamis, 24 November 2022
Warta Ekonomi, Jakarta – Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute menyoroti pernyataan sejumlah menteri hingga ketua DPD yang dengan entengnya berkampanye mengenai tiga periode bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII.
“Dari mulai menteri BKPM Bahlil Lahadalia sampai ketua DPD RI La Nyala Mataliti dalam pidatonya menyampaikan perpanjangan jabatan masa jabatan presiden,” kata dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/11/22).
“La Nyala bahkan tak segan segan menyampaikan presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 dimana presiden dipilih oleh anggota MPR. Dan selama masa tersebut dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun presiden dapat memperpanjang masa jabatannya,” tambahnya.
Pendapat La Nyala, Bahlil ini menurut Achmad adalah pandangan yang sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi di negeri ini.
Penetapan jabatan masa presiden oleh Mahkamah Konstitusi ini tentunya telah berdasarkan satu pengkajian yang mendalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia.
Sehingga kata dia, mengotak-atik hal yang sudah ditetapkan oleh konstitusi dengan alasan alasan yang dibuat buat jelas harus ditentang.
“Publik harus menentang keras terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan oleh La Nyala dan Bahlil ini,” kata dia.
“Dampak kerugiannya bagi Bangsa akan sangat jauh lebih besar ketimbang kekhawatiran kekhawatiran yang coba mereka bangun,” tambah Achmad.
Ia juga mengatakan, para tokoh yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden ini tak lebih dari para petualang politik yang tidak peduli nasib bangsa Indonesia ke depan.
“Karena yang mereka pikirkan hanya kepentingan pribadinya yang dibalut ketakutan ketakutan yang disebarkan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Maka dengan alasan apapun ide perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu harus sama sama kita tolak dengan keras karena itu Mengkhianati konstitusi sekaligus reformasi,” tutupnya.
Sumber: wartaekonomi.co.id
