Selasa, 22 November 2022
Koma.id – Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan, terjadinya PHK besar-besaran di sektor digital startup, ada dua yaitu terjadi inefisiensi pengelolaan startup dan investor meninggalkan startup tersebut.
Menurutnya, kedua alasan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pekerja startup dimana mereka harus menerima keputusan pahit yaitu di PHK.
“Pemerintah jangan berdiam diri melihat massalnya WNI di PHK, Pemerintah perlu berbuat sesuatu untuk menghindari PHK terjadi di gelombang berikutnya,” ujar Achmad dalam rilisnya, Selasa (22/11/2022).
Dia mengatakan bahwa program BSU tidak cukup, apalagi BSU terhitung hanya dari data yang sudah ada di Kementrian Sosial.
“Itupun belum tentu terupdate sesuai dengan jumlah warga yang berhak menjadi penerima secara faktual. untuk bisa survive menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah resesi maka konsumsi domestik harus diperbesar,” jelasnya.
Dikatakannya, ke depan kemungkinannya adalah akan muncul UMKM-UMKM baru sebagai bentuk keterpaksaan masyarakat sehingga harus beralih profesi.
Sektor ini memang mampu tahan terhadap krisis apalagi produksinya menggunakan bahan-bahan lokal. Pemerintah harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya UMKM-UMKM baru diberbagai subsektor.
“Sudah waktunya pemerintah menggunakan rasionalitasnya untuk memfokuskan perhatian dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi dibanding infrastruktur,” katanya lagi.
“Program-program pembangunan infrastruktur mercusuar yang tidak berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi harus dihentikan terlebih dahulu,” tandasnya.
Sumber: koma.id
