17 Oktober 2022
ARAHNEWS.COM – Hari ini DKI Jakarta memiliki gubernur baru gubernur pilihan presiden.
Heru Budi Hartono sekretaris kepresidenan yang pernah menjabat walikota Jakarta Utara di masa Ahok sebagai gubernur Jakarta.
Heru Budi Hartono (HBH) setelah melewati beberapa tahapan akhirnya dilantik hari ini untuk menggantikan gubernur hasil Pilkada Jakarta 2017 Anies Baswedan.
HBH sendiri akan memimpin DKI Jakarta sampai pilkada serentak tahun 2024.
Beberapa waktu lalu setelah HBH disebut akan memimpin Jakarta menggantikan Anies Baswedan beberapa koalisi masyarakat sipil dengan terang terangan menolak penunjukan HBH sebagai penjabat gubernur DKI.
Bukan tanpa alasan koalisi masyarakat sipil ini menolak HBH.
Selama menjabat sebagai Walikota Jakarta Utara dan Kepala BPKAD provinsi DKI Jakarta di masa gubernur Ahok, nama HBH disebut di beberapa perkara.
Mulai dari RS Sumber Waras, lahan di Cengkareng sampai reklamasi teluk Jakarta. Namanya pun muncul dalam penyidikan korupsi KPK.
Dengan rekam jejak yang ada terhadap HBH maka wajar jika koalisi masyarakat sipil Jakarta menolak penunjukkan HBH sebagai Penjabat sementara Jakarta.
DKI Jakarta sebagai ibukota negara harusnya dipimpin oleh seseorang yang ber integritas dan memiliki track record yang baik.
Dipilihnya Anies Baswedan oleh mayoritas masyarakat Jakarta menunjukkan bahwa Anies Baswedan dianggap oleh masyarakat Jakarta mampu membangun Jakarta.
Dan berjuang bagi kepentingan kepentingan masyarakat Jakarta dan bukan kepentingan pihak lain.
Sehingga menjadi janggal rasanya jika pengganti Anies Baswedan adalah jutsru orang yang memiliki track record sebagai seorang birokrat tetapi memiliki banyak catatan yang tidak baik yaitu Kasus kasus korupsi.
Maka masyarakat DKI Jakarta mesti pro aktif mengawasi jalannya pemerintahan di DKI ini.
Namun apa pun kondisinya Heru Budi Hartono sudah resmi dipilih presiden Jokowi untuk memimpin DKI Jakarta.
Selamat datang Penjabat Gubernur pilihan Presiden dan Selamat tinggal gubernur pilihan rakyat.
Oleh : Achmad Nur Hidayat | Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.**
Sumber: arahnews.com
