25 Oktober 2022

Warta Ekonomi, Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah sosok yang terus menjadi pembahasan karena dinilai sebagai kandidat kuat di Pilpres 2024. Bahkan relawan Ganjar atau kelompok pendukung sangat masih diberitakan melakukan sejumlah manuver, pun demikian lembaga survei yang yang hampir bisa dipastikan akan menempatkan Ganjar di posisi paling pertama.

Mengenai fenomena Ganjar Pranowo ini, Pengamat dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, publikasi lembaga survei merupakan modal bagi ganjar.

“Survei ini tentunya menjadi modal politik Ganjar untuk mencoba peruntungan maju pada pilpres 2024,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Minggu (24/10/22).

Meski demikian, Achmad menganggap publikasi lembaga survei tidak bisa begitu saja dapat diterima terlebih soal kebenaran data yang ditampilkan.

Menurut Achmad, ada kepentingan tertentu yang seringkali terdapat pada lembaga survei.

“Nama Ganjar memang melejit dari survei-survei politik. Tapi siapa pun tahu bahwa survei-survei politik itu penuh dengan kepentingan politik juga,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Minggu (24/10/22).

Hal ini diungkapkan Achmad dengan melihat hasl kerja Ganjar yang menurutnya minim prestasi malah punya catatan serius dalam beberapa kasus.

Catatan serius itu di antaranya angka kemiskinan di Jawa Tengah dan masalah kemanusiaan wadas.

“Meskipun secara prestasi dalam memimpin Jawa Tengah Ganjar bisa dianggap gagal, karena Jawa Tengah masuk dalam provinsi termiskin di Pulau Jawa. Juga munculnya kasus Wadas dimana menjadi catatan pelanggaran HAM di Jawa Tengah,” jelas Achmad.

Atas dasar itu, Achmad menilai Megawati dan PDIP tak punya alasan kuat untuk memberikan tiket kepada Ganjar untuk pilpres 2024.

“Jadi sebetulnya tidak alasan yang kuat bagi PDIP untuk memberikan tiket capresnya untuk Ganjar Pranowo. Karena minim nya prestasi Ganjar. Disamping nama Ganjar juga pernah disebut oleh tersangka korupsi E KTP yang juga mantan Ketua DPR Setya Novanto,” jelas Achmad.

Sumber: wartaekonomi.co.id