Rabu, 13 Juli 2022
JAKARTA – Dikasih hati minta jantung. Mungkin peribahasa itu pas buat buat Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Dia dianggap telah menyelewengkan kepercayaan besar yang diberikan presiden.
Di tengah kegiatan menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, kemarin, Presiden Jokowi sempat menanggapi pertanyaan wartawan soal menteri yang berkampanye berselubung program pemerintah.
“Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu,” kata Jokowi.
Wajar jika presiden secara khusus menyinggung Mendag. Sejak awal minggu ini, rekaman video Zulkifli Hasan alias Zulhas mengampanyekan putrinya sambil membagi-bagikan minyak goreng gratis menyebar luas di media sosial dan jadi pemberitaan di media nasional.
Kelakuan Zulhas memicu kemarahan publik. Lebih-lebih, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu belum genap sebulan menjabat Mendag.
Jokowi sendiri mengaku tetap rajin turun ke pasar tradisional untuk mengecek harga kebutuhan pokok, termasuk harga minyak goreng.
“Utamanya yang kita cek itu minyak curah, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp14.000 atau di bawahnya,” kata dia.
Presiden juga menekankan agar para menteri, terutama yang mengurusi bidang energi dan pangan, selalu fokus menjalankan tugas pokoknya. Menurutnya, saat ini situasi dunia sedang terdisrupsi di kedua sektor tersebut.
“Semuanya harus fokus bekerja, utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini saya urus terus urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batu bara, semuanya karena dunia terdisrupsi di energi dan pangan sehingga kita harus konsentrasi dan jangan sampai kita terpeleset di dua bidang ini,” terang Jokowi.
Sabtu (9/7/2022), Mendag Zulhas selaku Ketua Umum PAN mengadiri kegiatan partanya bersama warga di Telukbetung Timur, Bandar Lampung. Dalam acara itu, ia secara terbuka meminta warga untuk memilih anaknya Futri Zulya Savitri yang maju sebagai calon anggota (caleg) DPR RI daerah pemilihan Lampung I. Ajakan Zulkifli agar warga memilih anaknya dilakukan sembari membagi-bagikan minyak goreng.
Nihil Niat Baik
Direktur Executive Partner Politik Indonesia, AB Solissa, menilai kelakuan Zulhas itu tidak bisa ditolerir karena terjadi di tengah tingginya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok rakyat, termasuk minyak goreng. Bidang ini merupakan bagian dari tugas pokoknya selaku Mendag.
Dia juga menduga Zulhas tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan mandat dari Presiden Jokowi.
“Mestinya, Zulhas paham bahwa tujuan Presiden Jokowi mengganti Muhammad Lutfi dengan dirinya agar bisa menyelesaikan masalah di Kemendag yang berbulan-bulan tidak kunjung terselesaikan,” kata AB kepada Info Indonesia.
Sebaliknya, Zulhas malah menjadikan jabatan Mendag untuk kepentingan pribadi dan partainya jelang Pemilu 2024.
“Presiden harus berikan punishment (hukuman) yang keras sebagai pelajaran bagi para menteri yang lain agar lebih fokus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ujarnya.
Keterlaluan
Analis Kebijakan Publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, bahkan menilai Zulhas terjebak dalam konflik kepentingan hingga terlibat penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Di matanya, Mendag Zulhas melakukan kesalahan fatal karena saat ini sebagian besar rakyat masih kesusahan akibat harga bahan pokok dan minyak goreng yang tidak terkendali. Di banyak daerah, harga minyak goreng curah masih di atas Rp15.000 per liter.
Belum sebulan Zulhas menjabat jadi Mendag, dia pulang ke kampung halamannya di Lampung. Dia membantu anak perempuannya yang akan menjadi calon anggota DPR dari Dapil Lampung I di Pemilu 2024.
“Di sini terdapat kesalahan fatal. Di sini ada tindakan yang menyalahi sumpahnya sebagai seorang menteri yang seharusnya mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi dan keluarganya, mengiming-imingi masyarakat dengan harga murah bahkan harganya mencapai Rp10.000 untuk dua liter,” kata Achmad.
Menurutnya, menteri seperti ini layak untuk diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga memiliki motivasi korupsi kebijakan. Harusnya, secara umum, rakyat dipastikan mendapat harga minyak goreng yang murah. Zulhas malah menjual harga minyak murah di daerahnya terlebih dahulu untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Lebih lanjut, patut diduga Zulhas menggunakan stok minyak goreng murah untuk kepentingan kampanye putrinya.
“Ini adalah sebuah kecacatan moral, yang tidak hanya harus diberhentikan dari menteri tapi juga harus diselidiki oleh KPK karena sudah ada motivasi korupsi kebijakan,” tekannya.
Contoh Buruk
Tindakan Zulhas mengundang reaksi dan cibiran dari sejumlah elit partai politik (parpol). Reaksi yang diungkapkan tentu bernada negatif.
Politikus Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, sebagai menteri baru hasil reshuffle kabinet, Zulhas mestinya memperbanyak prestasi bukan menambah kontroversi.
“Ini harus jadi pelajaran bagi Bang Zul agar fokus lagi bekerja. Karena sebulan jadi menteri yang ada kontroversi, bukan prestasi,” kata Andre.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, juga menilai, aksi Zulhas itu tidak pantas. Ia mengingatkan agar Zulhas tidak mengulangi hal serupa. Menurut Jazilul sebagai ketua umum partai politik, Zulhas tentu boleh berkampanye. Namun, Zulhas juga harus menyadari bahwa saat ini dirinya merupakan menteri alias bawahan Presiden Jokowi.
“Ya enggak pantas lah, dilihat publik enggak pantas, sebagai teman ingatkan aja ke Pak Zul,” kata Jazilul.
Wakil Ketua Umum DPP Nasdem, Ahmad Ali, juga menilai Zulhas sebagai contoh menteri yang buruk. Ia meminta Jokwi memberikan sanksi kepada Zulhas agar menjadi ultimatum bagi partai-partai lain.
“Apa yang dilakukan Pak Zulhas ini harusnya mendapat sanksi tegas dari pemerintah karena ini contoh tidak baik. Tidak hanya berimplikasi terhadap kepercayaan publik ke pemerintah tapi juga ini membuat antipati,” kata Ali.
Ia menyebut mestinya program-program pemerintah tidak digunakan secara politis untuk kepentingan kelompok, apalagi perorangan. Pemberian sanksi kepada Zulhas bisa menjadi ultimatum jelang tahun politik 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto, menyebut tindakan Zulhas tidak etis.
“Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan,” kata Mulyanto.
Dia berkata, Zulhas sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana dalam menyosialisasikan ‘Minyakita’ dan tidak boleh menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga. Mulyanto minta Zulhas tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga.
Politikus Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan, insiden di Lampung itu memalukan karena sangat tidak patut dilakukan oleh seorang menteri.
“Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih putrinya tentunya hal yang memalukan dan tidak patut,” katanya.
Sumber: infoindonesia.id
